Pangkalpinang - Bertempat di ruang rapat Pulau Ketawai, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia menyelenggarakan Kunjungan Lapangan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) di Daerah, Kamis (27/07). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oyon Rio Ricardo, hadir mendampingi kunjungan lapangan ini. Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas RI, Widaryatmo mengatakan SEPAKAT merupakan aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat.
"Penggunaan aplikasi SEPAKAT mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan,'' kata Widaryatmo di depan pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, pengguna aplikasi SEPAKAT juga dapat memaksimalkan pemanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran, pembuatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor, serta otomatisasi proses perencanaan, penganggaran, dan monitoring yang holistik, integratif, tematik dan spasial.
"SEPAKAT hadir membantu pemerintah daerah untuk melakukan analisa sosial ekonomi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kemiskinan yang berbasis bukti," lanjut Widaryatmo.
Aplikasi SEPAKAT sendiri sudah diluncurkan sejak 2018. Sampai dengan tahun 2022, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan INARISK, SIKD, SIPD, dan SIMPEL dan sudah dilengkapi dengan modul monitoring, evaluasi, dan pengetahuan. SEPAKAT juga digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD, RPJMD, LP2KD, dan dikembangkan untuk perencanaan dan penganggaran di level pemerintahan desa.
"Sejumlah dokumen perencanaan daerah telah disusun menggunakan SEPAKAT. Banyak pemerintah daerah lain juga sedang mengikuti langkah dalam menggunakan SEPAKAT sebagai sumber penyusunan dokumen perencanaan," kata Widaryatmo.
SEPAKAT Sharpens Poverty Alleviation Acceleration Plan
Pangkalpinang - The Ministry of National Development Planning (PPN)/Bappenas of the Republic of Indonesia held a Field Visit to Evaluate the Utilization of the Integrated Analysis System for Poverty Reduction and Social Welfare(SEPAKAT) Application in the Region, Thursday (27/07). The Head of Government and Human Development Division, Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Oyon Rio Ricardo, met the Bappenas team in the Pulau Ketawai meeting room of the Bappeda office. The Associate Planner of the Ministry of PPN/Bappenas RI, Widaryatmo, said that SEPAKAT is a web-based application to assist the planning, budgeting, monitoring, and evaluation processes in the context of poverty reduction fast and accurately.
"The use of the SEPAKAT application sharpens regional development and budget plans to accelerate poverty and inequality alleviation," said Widaryatmo in front of the Kepulauan Bangka Belitung Province Bappeda officers. In addition, SEPAKAT application users can also maximize the use of data for pro-poor and inclusive planning, budgeting, and policy-making, as well as automating planning, budgeting, and monitoring processes that are holistic, integrative, thematic, and spatial wise.
"SEPAKAT exists to help local governments conduct socio-economic analysis and strengthen the capacity of local governments in developing evidence-based poverty policies," Widaryatmo continued.
The SEPAKAT application itself has been launched since 2018. Until 2022, this application has been integrated with INARISK, SIKD, SIPD, and SIMPEL and has been equipped with monitoring, evaluation, and knowledge modules. SEPAKAT is also used as a guideline for the preparation of RKPD, RPJMD, and LP2KD, and developed for planning and budgeting at the village government level.
"Several regional planning documents have been prepared using SEPAKAT. Many other local governments also use SEPAKAT as a source for planning documents," Widaryatmo said.
