Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Hal ini merupakan amanat dari Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oyon Rio Ricardo mengatakan, penghitungan kemiskinan ekstrem menggunakan standar Garis Kemiskinan World Bank sebesar US$ 1,9 PPP (purchasing power parity) pada tahun 2021 atau setara dengan Rp10.739/kapita/hari. "Garis Kemiskinan Ekstrem (GKE) tahun 2022 dihitung dari GKE tahun 2021 yang disesuaikan menggunakan inflasi, sehingga penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah GKE dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem," kata Oyon pada saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di ruang rapat Pulau Ketawai, Rabu (18/01/2023).
Dihadapan peserta rakor yang terdiri dari instansi vertikal dan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oyon Rio Ricardo mengatakan, berdasarkan Keputusan Menko PMK No. 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023-2024. "Ini menjadi agenda penting, seperti yang telah diamanatkan oleh Pak Presiden, bahwa di tahun 2024 sudah tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Oyon.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Madya Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fitriansyah mengatakan, untuk mengetahui jumlah dan angka kemiskinan ektrem setiap tahunnya digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Fitriansyah, Susenas Maret 2021 menunjukkan karakteristik kemiskinan ekstrem, diantaranya angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia, dan sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD.
"Sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah perempuan, sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak serta sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki toilet", kata Fitriansyah.
@bappedababel 2024: Babel Aims for 0% Extreme Poverty
Pangkalpinang – The Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government aims to reduce the extreme poverty rate to a target of 0 percent by 2024. This is the mandate of Presidential Instruction No. 4 of 2022 on the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty.
Head of the Government and Human Development Division, Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Oyon Rio Ricardo, said that the extreme poverty measurement of the World Bank Poverty Line standard was US$ 1.9 PPP (purchasing power parity) in 2021, or equivalent to IDR 10,739 per capita per day. "The Extreme Poverty Line (GKE) in 2022 was measured using the 2021 GKE, adjusted to the inflation so that residents with per capita expenditure below the GKE were categorized extreme poor," said Oyon when opening the Coordination Meeting for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty in the Pulau Ketawai meeting room, Wednesday (01/18/2023).
In front of the participants of the coordination meeting from vertical agencies and regional units of the Kepulauan Bangka Belitung Province, Oyon Rio Ricardo said, based on the Decree of the Coordinating Minister for Human Development and Cultural Affairs No. 25 of 2022 on Priority Regencies / Cities for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty 2022-2024, the Kepulauan Bangka Belitung Province became a priority region for accelerating the elimination of extreme poverty in 2023-2024. "This is an important agenda, as mandated by the President, that by 2024 there will be no more families living in extreme poverty, including in the Kepulauan Bangka Belitung Province," said Oyon.
On the same occasion, Associate Policy Analyst of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Fitriansyah, said that data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) conducted by the Statistics Agency (BPS) is used to find the number of people living in extreme poverty every year. According to Fitriansyah, the March 2021 Susenas showed the characteristics of extreme poverty, including the national extreme poverty rate of 2.14% of Indonesia's total population, and around one out of three heads of extremely-poor households did not attend school or graduate from elementary school.
"About one out of seven heads of extremely-poor households was a woman, and about one out of five extremely-poor households had a household member with a disability. About one out of two extremely-poor households did not have access to proper sanitation, and about one out of seven extremely-poor households did not have a toilet," said Fitriansyah.
