Pangkalpinang – Kamis minggu depan, tepatnya tanggal 17 Februari 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan FKP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Bangka Belitung (Babel), Agung Dwi Chandra, menyampaikan bahwa FKP akan dilaksanakan melalui virtual meeting dan dibagi dalam dua sesi. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung direncanakan akan membuka FKP pada sesi pagi.
Pembukaan FKP akan dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait arah kebijakan RPD secara umum, paparan Kepala Bappeda terkait kebijakan pembangunan daerah di tahun 2023, dan ditutup dengan sesi tanya jawab.
“Untuk sesi siang akan ada tiga desk, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur pengembangan wilayah dan bidang ekonomi yang akan melakukan klarifikasi terhadap usulan dan juga memfasilitasi peserta Forum Konsultasi Publik ,” kata Agung Dwi Chandra pada saat membuka Rapat Persiapan FKP RPD Tahun 2023-2026, FKP 2023 dan Rakortekrenbang [Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan], melalui virtual meeting, Jumat (11/02).
Masyarakat, menurut Agung Dwi Chandra, dapat juga mengajukan usulan, yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sebelumnya, masyarakat atau lembaga yang mengajukan usulan harus membuat akun SIPD terlebih dahulu.
“Kami minta bantuan kepada kabupaten/kota untuk dapat memverifikasi atau memvalidasi akun SIPD yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga,” kata Agung Dwi Chandra.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga rapat persiapan Rakortekrenbang yang pelaksanaan pembahasan permejanya dilakukan dari tanggal 21 Februari sampai dengan 8 Maret 2022.
"Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat jadwal pembahasan desk pada 8 Maret. Pastikan setiap usulan ada readiness criteria-nya, seperti DED [detailed engineering design], lahannya clean and clear. Sebutkan juga dukungan yang dilakukan pemerintah daerah, serta usulannya mendukung prioritas daerah," kata Agung Dwi Chandra.
Government of Kepulauan Bangka Belitung Holds Consultation Forum Next Thursday
Pangkalpinang – Next Thursday, February 17, 2022, the Provincial Government of the Kepulauan Bangka Belitung will hold a Public Consultation Forum (FKP) on the Regional Development Plan (RPD) of Kepulauan Bangka Belitung Province for 2023-2026 and the FKP for the Regional Government Work Plan (RKPD) for 2023.
The Head Division of Regional Development Planning, Controlling, and Evaluation, Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Agung Dwi Chandra, said that the FKP will be held through a virtual meeting and divided into two sessions. The Governor of Kepulauan Bangka Belitung will open the FKP in the morning session.
The opening of the FKP will be followed by a presentation from the Executive Secretary of Kepulauan Bangka Belitung Province regarding the general direction of the RPD policy, the explanation from the Head of Bappeda regarding regional development policies in 2023, and closed with a question and answer session.
"For the afternoon session, there will be three desks, they are the government and human development, the regional development infrastructure, and the economy desk, that will clarify the proposals and also facilitate the participants of the Public Consultation Forum," said Agung Dwi Chandra at the Preparatory Meeting of FKP RPD of 2023 - 2026, FKP 2023 and Rakortekrenbang [Development Planning Technical Coordination Meeting], through a virtual meeting, Friday (11/02).
The community, according to Agung Dwi Chandra, can also submit proposals, which are carried out through the Regional Development Information System (SIPD). Previously, the community or institution that submitted a proposal had to create an SIPD account first. "We sincerely ask districts/municipality to be able to verify or validate SIPD accounts submitted by the community or institutions," said Agung Dwi Chandra.
On the same occasion, a preparatory meeting for the Rakortekrenbang was also held, the discussion of which was held from February 21 to March 8, 2022.
"Kepulauan Bangka Belitung Province is scheduled to be on the discussion desk on March 8. Make sure every proposal fulfills readiness criteria, such as detailed engineering design (DED), the land status is clean and clear. Also, declare the supports given by the local government, and that the proposal supports regional priorities," said Agung Dwi Chandra.
