Pangkalpinang – Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusdi mengatakan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota tahun 2023 merupakan sarana untuk memastikan sinergitas perencanaan pembangunan tahunan baik itu di pemerintahan pusat maupun daerah. Hal tersebut dikatakan Rusdi pada saat membuka Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023, di ruang rapat Pulau Ketawai, Jumat (24/06).
Fasilitasi merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota, fasilitasi dilakukan oleh gubernur melalui kepala Bappeda provinsi, dimana fasilitasi dilakukan paling lama lima belas hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
"Pada saat fasilitasi, akan dipastikan juga sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional," kata Rusdi.
Fasilitasi merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.
Terkait tema pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2023 mengusung tema pembangunan "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Pelayanan Infrastruktur Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan Baik, Kreatif dan Inovatif". Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2023 ada lima, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan dan permukiman, peningkatan indeks pendidikan, peningkatan indeks kesehatan, dan peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Babel Gov’t Facilitates South Bangka’s 2023 RKPD
Pangkalpinang - Facilitation of regional head regulation draft on the regency/municipality’s 2023 Regional Government Implementation Plan (RKPD) is a means to ensure the synergy of annual development plans, both in the central and regional governments. This was said by the Head of Research and Development Division of Bappeda Kepulauan Bangka Belitung Province, Rusdi, when he opened the Facilitation of the Regional Head Regulation Draft on the RKPD of South Bangka Regency Year 2023, in the Pulau Ketawai meeting room, Friday (24/06).
Facilitation is a coaching action to provide guidelines and technical instructions, directives, technical guidance, supervision, assistance, and cooperation, as well as to conduct monitoring and evaluation by the Minister of Home Affairs for the provinces. As for regencies/municipalities, facilitation is held by the governor through the head of the provincial Bappeda, where facilitation is carried out no later than fifteen days after the complete document is received.
"At the time of facilitation, synergies will also be ensured in annual work program planning among the central government, regional governments, and inter-regional governments, to support the achievement of national development targets," said Rusdi.
Facilitation is mandated by the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 concerning Procedures for Planning, Controlling, Evaluation of Regional Development, Procedures for Evaluating Regional Regulation Draft on Regional Long-term Development Plan, Regional Medium-term Development Plan, as well as Procedures for Amendment of Regional Long-term Development Plan, Regional Medium-term Development Plan, and Regional Government Implementation Plan, and Minister of Home Affairs Regulation Number 81 of 2022 concerning Guidelines for the Preparation of 2023 Regional Development Implementation Plan.
Regarding the development theme, the South Bangka Regency Government in 2023 carries the development theme "Achieving Spatial-Based Economic Development Through Strengthening Sustainable Infrastructure Services as well as Good, Creative and Innovative Governance". Meanwhile, there are five development priorities of the South Bangka Regency in 2023, namely improving the community's economy, improving the quality of local infrastructure and settlements, increasing the education index, increasing the health index, and increasing innovation in governance and public services.
