Babel Integrasikan Perencanaan Darat dan Laut dengan SOLUSI

Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus mendorong transformasi arah pembangunan daerah dengan mengintegrasikan perencanaan bentang darat dan bentang laut. Langkah ini diambil guna menjawab tantangan penurunan kualitas lingkungan serta mempercepat transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, menyampaikan bahwa pemisahan perencanaan antara wilayah daratan dan perairan tidak lagi relevan bagi daerah yang berkarakteristik kepulauan.

"Selama ini ada kecenderungan kita memisahkan perencanaan sisi darat dan sisi laut, padahal kalau ini kita integrasikan, hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Pendekatan pembangunan kita sudah bertransformasi ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru, sehingga kedua sisi ini harus kita optimalkan secara seimbang," ujar Joko Triadhi saat membuka Lokalatih II Penyusunan Masterplan dan Program Prioritas Perencanaan Bentang Darat dan Laut Terintegrasi di Pangkal Pinang, Rabu (29/7/2026).

Pengintegrasian perencanaan tersebut diwujudkan melalui Proyek Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI). Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam, Keamanan Nuklir dan Perlindungan Konsumen Pemerintah Federal Jerman (BMUV), yang dilaksanakan oleh konsorsium lembaga internasional dan lokal, seperti GIZ, CIFOR-ICRAF (Resilient Landscapes Alliance), SNV, serta Yayasan KEHATI.

Joko Triadhi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penghapusan ego sektoral dalam mengelola potensi serta ancaman kerusakan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

"Integrasi darat dan laut tidak akan terwujud jika di internal perangkat daerah kita maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih ada sekat-sekat ego sektoral. Kita harus mulai membuang sekat tersebut dan memandang setiap program sebagai kebutuhan bersama yang ingin dicapai," tegas Joko Triadhi.

Di samping memperkuat kolaborasi antarlembaga, Pemprov Babel juga menggarisbawahi perubahan prioritas sektor pembangunan jangka panjang. Sektor ekstraktif yang selama ratusan tahun menjadi tulang punggung ekonomi daerah dipastikan tidak lagi menjadi sektor prioritas utama.

"Sektor ekstraktif tidak lagi kita tempatkan sebagai sektor prioritas utama dalam perencanaan jangka panjang. Selain kewenangannya sudah di tingkat pusat, kita harus mulai menyiapkan sektor alternatif seperti pariwisata dan ekonomi berkelanjutan sebelum sumber daya alam habis, sebagaimana yang telah diterapkan di Belitung," kata Joko Triadhi.

Melalui pelaksanaan Lokalatih II ini, hasil kajian dan dokumen masterplan yang disusun bersama Pokja Provinsi serta Pokja Kabupaten Belitung dan Belitung Timur targetnya tidak sekadar menjadi dokumen formalitas. Pemerintah daerah berkomitmen memasukkan rekomendasi kajian tersebut ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah, seperti revisi RPJMD maupun RPJMD periode berikutnya.

"Kami berharap dokumen ini tidak hanya berhenti pada tahap kajian atau menjadi pemanis di lemari. Rekomendasi yang dihasilkan harus kita integrasikan secara nyata ke dalam dokumen perencanaan daerah agar dapat diturunkan menjadi rencana kerja Perangkat Daerah yang berkelanjutan," pungkas Joko Triadhi.

Lokalatih ini kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya dengan Lokalatih III Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Bentang Darat dan Laut Terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Babel Integrates Land and Marine Planning through SOLUSI

Pangkal Pinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung (Babel Gov’t) continues to drive the transformation of the regional development direction by integrating landscape and seascape planning. This measure is taken to answer the challenge of environmental quality degradation and acceleration of blue and green economies.

The head of the Regional Development Planning and Research Agency (Bappeda) of Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, said that separating land from marine planning is no longer relevant for an archipelagic province.

“For a long time, we tended to separate land and marine planning, while if they are integrated, the result would be a lot better. Our development approach has transformed to green and blue economies. Therefore, we have to optimize this two-sided planning,” Joko said when opening the 2nd Training Workshop on Landscape and Seascape Masterplan Formulation and Priority Program Planning in Pangkal Pinang, Wednesday (29/07/2026).

The planning integration is realized through the Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI) project. This project is a collaboration between the Government of Indonesia through Bappenas and the Ministry of Environment and the Federal Government of Germany through the Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUV), implemented by a consortium of international and national organizations like GIZ, CIFOR-ICRAF (Resilient Landscapes Alliance), SNV, and KEHATI Foundation.

Joko Triadhi emphasized the importance of multisector collaboration and sectoral-ego removal in managing the environmental potentials and degradations in Babel.

“The integration of sea and land will not be achieved if we in the internal governmental organizations, including those at the provincial, regency, and city levels, still hold sectoral ego segregations. We must start to throw down those walls and view every program as a common need to achieve,” Joko Triadhi underlined.

In addition to strengthening institutional collaboration, the Babel Provincial Government also stressed the transformation of the long-term development priority sectors. The extractive sector, which has been the economic backbone of this region for centuries, is no longer a top priority sector.

“We do not place the extractive sector as the top priority sector anymore in the long-term development planning. Apart from the fact that the authority of the extractive sector is at the national level, we have started to prepare alternative economic sectors like tourism and other sustainable economies before the natural resources run out, just like what has been implemented in Belitung,” Joko Triadhi said.

Through this 2nd Training Workshop, the research conducted and masterplan formulated by task forces in provincial and regency governments will not just be a formal deliverable. The local governments are committed to integrating the research recommendations into the official regional planning documents, such as the revised Regional Medium-term Development Plan (RPJMD) or the revised Regional Long-term Development Plan (RPJPD) for the next period.

"We hope that this document is not concluded at the study stage or being shoved as decoration on the bookshelf. We must integrate the resulting recommendations into regional planning documents so that they can be incorporated into sustainable regional work plans," concluded Joko Triadhi.

This training workshop was then continued the following day with the Training Workshop III on Gender Mainstreaming in Integrated Land and Sea Landscape Planning in the Kepulauan Bangka Belitung Province.

[Trslt: Rusni B.]