Pangkalpinang, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joko Triadhi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
Hal tersebut disampaikan Joko Triadhi pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Senin (10/12).
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD merupakan amanat dari Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No 86 tahun 2017. Berdasarkan amanat tersebut, Perda tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
"Lebih cepat, lebih baik, jadi semakin cepat kita mengimplementasikan dokumen tersebut, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2020 dapat menggunakan RPJMD yang baru sebagai panduannya," kata Joko Triadhi.
Terkait hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang RPJMD, menurut Joko Triadhi akan disampaikan secara tertulis melalui Keputusan Gubernur.
"Kami berkeyakinan Pemkab Bangka dapat sesegara mungkin merespon hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim evaluator, sehingga akan cepat kami rekomendasikan untuk diterbitkan nomor register Perda RPJMD," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangka Deviana mengatakan, Pemkab Kabupaten Bangka berkeinginan untuk menggunakan RPJMD 2019-2023 sebagai panduan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020. Menurutnya proses penyusunan RPJMD dapat lebih cepat dilakukan berkat sinergi dengan DPRD.
"Karena itu kami mencoba sesegara mungkin menyelesaikan RPJMD ini, untuk itu kami mohon bantuan dari Provinsi untuk dapat menetapkan Perda tentang RPJMD pada bulan Desember ini," kata Deviana
Terkait dengan program prioritas pada RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Bangka, menurutnya di titik beratkan pada pariwisata, pertanian, perkebunan, reformasi birokrasi dan sumber daya manusia.
"Kami juga mencoba melakukan sinkronisasi dan kesesuaian program Kabupaten dengan program Provinsi dan Nasional," katanya.
