Pangkalpinang – Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Optimalisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (02/12/2022). Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Rusdi, dan diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Babel, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Babel, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-P) Sigambir Kota Waringin dan Widyaiswara Dr. Slamet Wahyudi.
Dalam sambutannya, Rusdi mengatakan Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki dua Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai yaitu hasil penelitian yang menjadi rekomendasi kebijakan dan inovasi pembangunan. "Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dalam menyusun dokumen perencanaan," kata Rusdi di ruang rapat Bukulimau, Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peneliti Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurul Ichsan mengatakan, penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja UPTD KPH-P Sigambir Kotawaringin, yang secara administratif berada di Desa Rebo dan Desa Penagan, di Kabupaten Bangka, tepatnya di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mutiara Timur, HKm Takari, dan HKm Penagan Lestari. "Ada 8 KPH-P di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk penelitian kali ini kita fokus di KPH-P Kotawaringin, yang difokuskan pada perhutanan sosial," kata Nurul Ichsan.
Adapun tujuan dilakukannya penelitian, menurut Nurul Ichsan adalah untuk menganalisa kapasitas masyarakat Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam mengelola sumberdaya hutan dan lahan serta menganalisis status keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan hutan melalui skema HKm. "Selain itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja dan peran stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan perhutanan sosial, dan juga untuk menyusun rekomendasi dan arahan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial," kata Nurul Ichsan.
Pada penelitian tersebut, ditarik beberapa rekomendasi strategi kebijakan terkait optimalisasi perhutanan sosial di wilayah KPH-P Kotawaringin, seperti penyelesaian administrasi kelompok terutama yang terkait Rencana Kerja usaha/ Tahunan (RKU/RKT) dan AD/ART, penguatan Sinergi dengan stakeholder terkait, terutama yang membidangi pemberdayaan masyarakat, serta, penguatan peran desa dalam mendukung dan mengawasi kinerja kelompok perhutanan sosial., sebagaimana disampaikan oleh Nurul Ichsan dalam presentasi kajian yang berjudul Kajian Optimalisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Studi Kasus HKM pada KPHP Sigambir Kotawaringin,".
@bappedababelBappeda Babel Holds FGD on Social Forestry Study in Babel
Pangkalpinang - Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Province held a Focus Group Discussion (FGD) on the Social Forestry Optimization Study in Kepulauan Bangka Belitung Province, Friday (02/12/2022). The discussion was opened by the Head of the Research and Development Division, Rusdi, and attended by representatives from the Forestry and Environment Office of Babel; Culture, Tourism, Youth, and Sports Office; the Technical Implementation Unit (UPTD) of the Sigambir Kota Waringin Production Forest Management Unit (KPH-P), and Widyaiswara (trainer) Dr. Slamet Wahyudi.
In his remarks, Rusdi said the Research and Development Division has two key performance indicators to achieve, namely research results that become policy recommendations and development innovations. "It is expected that the research results can be used as policy recommendations in preparing planning documents," said Rusdi in the Bukulimau meeting room, Bappeda Office of Kepulauan Bangka Belitung Province.
Bappeda’s researcher, Nurul Ichsan, said the research was carried out in the Mutiara Timur Community Forest (HKm) and Takari HKm in Rebo village, and Penagan Lestari HKm in Penagan Village of Bangka Regency, which are parts of the work area of UPTD KPH-P Sigambir Kotawaringin. "There are 8 KPH-P in Kepulauan Bangka Belitung Province. This research focuses on social forestry in KPH-P Kotawaringin," said Nurul Ichsan.
The purpose of the research, according to Nurul Ichsan, is to analyze the capacity of the Social Forestry Group (KPS) community in managing forest and land resources and the sustainability status of forest management implementation through the HKm scheme. "In addition, the research analyzes the performance and roles of stakeholders in implementing social forestry policies and develops recommendations and directions for social forestry management policies," said Nurul Ichsan.
In the study, several policy strategy recommendations related to the optimization of social forestry in the Kotawaringin KPH-P area were drawn, such as the completion of group administration papers especially related to business/annual work plans (RKU/RKT) and bylaws; strengthening synergies with relevant stakeholders, especially those in charge of community empowerment; and strengthening the role of villages in supporting and supervising the performance of social forestry groups, as shown by Nurul Ichsan in the presentation entitled "Study of Social Forestry Optimization in Kepulauan Bangka Belitung Province: Case Study of HKMs at KPHP Sigambir Kotawaringin,"
The presentation was followed with discussion with the participants, moderated by Yuyun Triwidowati, as the Sub-coordinator of Economic Development Research, Development, and Technological Innovation.
