FGD Pemetaan Stakeholder Pengelolaan Mangrove untuk Nilai Ekonomi Karbon

Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Peran dan Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan Mangrove untuk Menghasilkan Nilai Ekonomi Karbon. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pulau Ketawai, Senin (14/07/2025) ini merupakan bagian dari rangkaian riset jangka panjang 2023–2028 yang berfokus pada pengembangan model pembiayaan blue carbon mangrove sebagai upaya penurunan emisi karbon melalui perlindungan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Riset dibiayai melalui Research Grant dari Bank Indonesia dan mengambil lokasi penelitian di kawasan mangrove Desa Kota Kapur dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Rusdi menekankan pentingnya menjaga dan mengelola mangrove secara berkelanjutan. “Mangrove ini sebenarnya salah satu potensi kita. Selain sebagai nursery ground-nya sumber daya perikanan, juga punya potensi ekonomi lain seperti pariwisata dan sumber pangan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berbagai ancaman terhadap keberlanjutan mangrove di Bangka Belitung, seperti penambangan, perambahan, dan illegal logging. “Dulu saya pernah menulis soal kerusakan mangrove akibat aktivitas tambang dan perambahan untuk perkebunan. Kalau aktivitas itu masih terus berjalan, reklamasi lahan jadi tidak optimal,” ungkapnya.

Rusdi menambahkan bahwa saat ini diperlukan pemetaan peran yang jelas dari masing-masing stakeholder. “Kita ingin mengetahui stakeholder, variannya apa saja, yang akan dipetakan. Kemudian juga kita coba berbagi tugas. Jadi kita berharap dukungan dari teman-teman agar kajian ini menjadi salah satu bahan dalam kebijakan daerah,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan pendanaan riset yang terus berlanjut. “Alhamdulillah kita dapat pendanaan dari BI. Kita harap dukungan-dukungan dari perbankan ini bisa membantu kita dalam proses penelitian,” tuturnya.

Sementara itu, Kastana Sapanli dari IPB University menjelaskan pentingnya pendekatan kelembagaan dan pembiayaan yang terintegrasi dalam pengelolaan karbon biru.

“Blue Finance ini adalah sebuah kerangka yang lebih operasional di lapangan, siapa yang berpeluang menjadi sponsor, siapa pengelola, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita perlu kelembagaan yang kuat agar siap menerima pembiayaan konservasi dari pihak sponsor,” jelas Kastana.

Ia juga menekankan bahwa riset ini merupakan salah satu dari 25 proposal yang berhasil lolos dari lebih dari 600 usulan yang diajukan dalam Kompetisi Research Grant Bank Indonesia. Menurutnya, keunikan proposal ini terletak pada isu spesifik mengenai kerusakan mangrove akibat penambangan timah di Bangka Belitung, yang menjadi perhatian nasional.

“Waktu kami presentasi di hadapan reviewer BI, mereka tertarik karena kasus di Bangka ini nyata—bagaimana menilai 1 hektare mangrove, apakah sebanding dengan timah yang digali darinya. Ini menjadi dasar untuk menyusun total economic value mangrove, bukan hanya dari hasil tangkapan ikan, tetapi juga jasa lingkungan dan nilai budaya,” tambah Kastana.

Kastana memaparkan bahwa tim peneliti telah melakukan identifikasi sosial ekonomi masyarakat, pemetaan potensi karbon, serta analisis dinamika sistem untuk merancang kelembagaan yang mendukung skema carbon offset. Ia juga mencontohkan keberhasilan daerah lain seperti di Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang telah menerima dana dari skema konservasi berbasis karbon.

FGD on Mangrove Management Stakeholder Mapping for Carbon Economic Value

Pangkal Pinang – The Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government, through the Regional Development Planning Agency (Bappeda), held a Focus Group Discussion (FGD) on Mapping the Roles and Participation of Stakeholders in Mangrove Management to Generate Carbon Economic Value. The event, held in the Ketawai Island Meeting Room on Monday (July 14, 2025), was part of a series of long-term research projects from 2023 to 2028, focusing on developing a blue carbon financing model for mangroves as an effort to reduce carbon emissions through ecosystem protection and empowering coastal communities. The research was funded through a Research Grant from Bank Indonesia (Central Bank of Indonesia) and took place in the mangrove area of Kota Kapur Village and its surrounding areas.

In his remarks, the Head of Research and Development of Bappeda, Rusdi, emphasized the importance of maintaining and managing mangroves sustainably. "Mangroves are actually one of our potential areas. Besides serving as a nursery ground for fisheries resources, they also have other economic potential, such as tourism and a food source for coastal communities," he said.

He also highlighted various threats to the sustainability of mangroves in Bangka Belitung, such as illegal mining, encroachment, and illegal logging. "I previously wrote my thesis about mangrove damage due to mining activities and encroachment for plantations. If these activities continue, land reclamation will not be optimal," he said.

Rusdi added that a clear mapping of the roles of each stakeholder is necessary. "We want to understand the stakeholders and their various roles. Then, we will also try to share the tasks. So, we hope our colleagues’ support so that this research can become one of the input materials for regional policies," he emphasized.

He also expressed his appreciation to Bank Indonesia (BI) for its continued support in funding research. "Thank God, we received funding from BI. We hope those banking supports can help us in the research process," he said.

Meanwhile, Kastana Sapanli from IPB University explained the importance of an integrated institutional and financing approach in blue carbon management.

"Blue Finance is a more operational framework on the ground, defining who has the potential to become a sponsor and who manages it, both at the national and regional levels. We need strong institutions to be ready to receive conservation funding from sponsors," Kastana explained.

He also emphasized that this research was one of 25 successful proposals from over 600 submitted to the Bank Indonesia Research Grant Competition. According to him, the uniqueness of this proposal lies in its specific focus on mangrove damage due to tin mining in Bangka Belitung, a national concern.

"When we presented it to BI reviewers, they were interested because the Bangka case was real—how to value one hectare of mangroves, whether it is equivalent to the tin extracted from it. This forms the basis for determining the total economic value of mangroves, not only from fish catches, but also from environmental services and cultural values," Kastana added.

Kastana explained that the research team had conducted a socio-economic assessment of the community, mapped carbon potential, and analyzed system dynamics to design institutions that support the carbon offset scheme. He also cited the success of other regions such as Jambi, East Kalimantan, and North Kalimantan, receiving funding from carbon-based conservation schemes.