Indikator Makro Pembangunan Baik, BPK Periksa SDGs Babel

Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih menjadi daerah sampling dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan atas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG) Tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amran.

TPB/SDG  merupakan resolusi PBB yang disepakati secara global untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dunia berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang ingin dicapai dalam Agenda 2030. TPB/SDGs menggunakan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif dengan janji utama untuk tidak meninggalkan satu orangpun (Leave No One Behind). SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDG) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. 

Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG) Tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Revi Aulia, mengatakan secara keseluruhan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk tinggi. Adapun tujuh indikator makro pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

"Karena itulah tujuan kami ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami ingin mendapat gambaran bagaimana implementasi SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Revi Aulia di ruang rapat Pulau Ketawai, Selasa (08/08/2023).

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra, mengatakan terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Salah satu catatan tersebut adalah penguatan kerja sama multipihak, dimana penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional juga telah diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDG di tingkat provinsi ini dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.

"Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDG secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung," kata Agung Dwi Chandra.

BPK Audits Babel’s SDGs as Macro Development Indicators Good
     
Pangkalpinang – Kepulauan Bangka Belitung is selected as one of the sampling regions for a preliminary performance audit on sustainable development goals (SDG) from 2020 to the first semester of 2023 by the Audit Board of Indonesia (BPK). Amran, the secretary of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, opened the entry meeting in the Pulau Ketawai meeting room on Tuesday (08/08/2023).
     
SDG is a UN resolution globally adopted for sustainable development based on human rights and equality as stated in the 2030 Agenda. SDG uses universal development principles, integration, no one left behind, and inclusive principles. SDG consists of 17 goals and 169 targets continuing the efforts to achieve Millenium Development Goals (MDG) ended in 2015.
     
The team leader of the audit from BPK, Revi Aulia, said that the whole macro development indicator achievement of Kepulauan Bangka Belitung is high in general. The seven development indicators are economic growth, open unemployment, poverty rate, Gini Ratio, Human Development Index, Farmer’s Terms of Trade (NTP), and Fisher’s Terms of Trade (NTN).

“That is why we come to Kepulauan Bangka Belitung Province. We want to get the idea of the application of SDG in the [development – transl.ed.] planning and implementation in Kepulauan Bangka Belitung Province,” said Revi Aulia.
     
According to the Head of Regional Development Planning, Controlling, and Evaluation Division, Agung Dwi Chandra, there were several notes on the implementation of the regional action plan on SDG in Kepulauan Bangka Belitung. One of the notes is strengthening the multiparty cooperation as an application of the partnership principle has been a national commitment and applied in Kepulauan Bangka Belitung. The partnership to achieve the SDG in this province is built on trust among government institutions, philanthropic and business entities, academic institutions, and community organizations.

“This partnership has given spaces for various parties to be actively involved in determining the direction and implementing SDG together, including in the direct and indirect public consultation,” Said Agung Dwi Chandra.