Pangkalpinang – Penerapan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Togu Pardede dari Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia pada saat menjadi narasumber Rapat Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025, Rabu (03/07/2024).
"Perlunya memperkuat sinergi pendanaan DAK sebagai stimulan sehingga perlu disinergikan dengan sumber pendanaan lain, seperti APBN atau APBD, swasta, masyarakat," kata Togu Pardede melalui video conference dalam acara yang diselenggarakan secara hybrid di Hotel Grand Safran tersebut.
Selain itu, lanjut Togu Pardede, perlu peningkatan koordinasi antara Bappeda dengan perangkat daerah dalam menentukan prioritas usulan, mempersiapkan dokumen teknis dalam proses pengusulan, dan memastikan keterpaduan.
"Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan menjaga optimalisasi penyerapan," kata Togu.
Sebelumnya pada saat membuka rapat sosialisasi, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kep. Babel, Martini, menjelaskan bahwa DAK merupakan bagian dari transfer ke daerah. Alokasinya ditujukan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional, serta membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
"DAK dialokasikan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta mendukung operasionalisasi pelayanan publik, " kata Martini.
Rapat sosialisasi ini diikuti oleh perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda kabupaten/kota. Hadir pula secara online narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Palimbong Pongtuluran.
THIS Is to Notice in DAK 2025 Planning
Pangkalpinang - The thematic, holistic, integrative, and spatial (THIS) concept needs to be applied in planning the Special Allocation Fund (DAK) 2025. This was revealed by Togu Pardede from the Ministry of PPN / Bappenas of the Republic of Indonesia when he was a guest speaker at the Dissemination Meeting on the Policy Direction of the Special Allocation Fund (DAK) of 2025, Wednesday (03/07/2024).
"It is necessary to strengthen the synergy of DAK funding as a stimulant so that it needs to be aligned with other funding sources, such as from the national budget or regional budget, the private sector, or the community," said Togu Pardede via video conference in the event, which was held hyflex at the Grand Safran Hotel.
In addition, Togu Pardede continued, that it is necessary to improve coordination between Bappeda and regional units to determine proposed priorities, prepare technical documents in the proposal process, and ensure integration.
"The implementation of the Special Allocation Fund activities is carried out as best as possible, taking into account the principles of accountability, transparency, and maintaining optimal absorption," said Togu.
Previously, when opening the socialization meeting, Martini, the Head of Infrastructure and Spatial Affairs of Provincial Bappeda explained that DAK is a part of the transfer to the regions. Its allocation is to fund special programs, activities, and policies that are national priorities and help public service operationalization determined by the government.
"DAK is to achieve national priorities, accelerate regional development, reduce gaps in public services, encourage regional economic growth, and support the operationalization of public services," Martini said.
Regional units of the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government and Bappeda of regencies/city. Also present online was a resource person from the Ministry of Home Affairs, Palimbong Pongtuluran.
