Pangkalan Baru, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi, berpesan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjaga sinergitas antar tingkat Pemerintahan.
"Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan, untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah," katanya pada saat Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Restoran Gale-gale, Jum'at (05/04).
Menurutnya, dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu diperhatikan penajaman program dan proyek serta pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional, termasuk lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan.
"Perlu juga diperkuat integrasi pendanaan, baik antara APBN dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya," kata Oktorialdi.
Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta Oktorialdi untuk bekerjasama memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
"Penting juga untuk memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs," ungkapnya.
Terkait DAK Fisik Tahun 2020, menurut Oktorialdi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk, pertama pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan, kedua pembangunan Infrastruktur Konektivitas dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan.
Ketiga, peningkatan arus investasi dalam sektor unggulan melalui dukungan DAK Fisik Pariwisata, keempat, peningkatan mutu daya saing lokal melalui dukungan DAK Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Pasar.
"Sedangkan kelima, untuk pengembangan sektor ekonomi dan mengurangi kerentanan ekonomi melalui dukungan DAK Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Pasar," ungkapnya.
