Jakarta, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah, untuk tidak tergantung pada APBN dan APBD. Ada altenatif skema pembiayaan yang bisa digunakan untuk membangun.
"Ada Public Private Partnership gunakan itu, ada Sekuritas gunakan itu, ada Limited Concession Scheme, apabila daerah sudah siap, gunakan obligasi, sehingga tahapan pembangunan besar bisa kita lewati dengan cepat," kata Joko Widodo pada saat pada saat Pembukaan Musrenbangnas 2018 di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/04).
Menurut Joko Widodo ada dua tahapan pembangunan besar yang harus dilakukan, pertama pertama investasi di bidang infrastruktur dan kedua investasi di bidang sumber daya manusia.
"Tahapan-tahapan besar ini yang akan terus dengan konsisten kita lakukan dalam membangun negara yang kita cintai ini," kata Joko Widodo.
Senada dengan Presiden RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan diperlukan sinergitas dan integrasi untuk pembiayaan pembangunan, hal ini dilakukan untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Perlibatan pembiayaan pembangunan dilakukan dalam beberapa skema, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur maupun Pembiayaan Investasi Non Anggran Pemerintah (Pina)," lanjut Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang Brodjonegoro, di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, telah di rencanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai KBPU sebesar Rp 14,5 T, serta target pembiayaan investasi dengan skema Pina sebesar Rp 41,5 T.
"Dengan sinergi dan integrasi sumber pembiayaan ini, diharapkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, diharapkan bisa terlaksana dengan cepat dan optimal," pungkas Bambang Brodjonegoro. 
