Pangkalpinang. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Fasilitasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, melalui video conference, Jum'at (07/08).
Pada saat fasilitasi, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani mengatakan, Bangka Belitung sudah mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu refocusing dan penyesuaian anggaran terkait pandemi Covid-19.
Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi arahan pemerintah pusat terkait pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.
Pertama, melaksanakan kegiatan penanganan wabah COVID 19, kedua melaksanakan program jaring pengaman sosial (social safety net), serta ketiga melaksanakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak, seperti pemberian stimulus Ekonomi.
"Kami juga melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya me-reschedule kontrak pada kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasionalisasi belanja perangkat daerah serta pengurangan dan penundaan Belanja DABA dan hibah baik kepada lembaga non-departemen, badan/lembaga/organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat dan ormas, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.
Terkait tema, menurut Fery Insani mengalami perubahan, yang semula “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat,” menjadi “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi.”
"Sedangkan untuk prioritas pembangunan, yang semula enam prioritas, menjadi tiga prioritas: pertama, peningkatan ekonomi masyarakat; kedua, pembangunan kesehatan; serta ketiga, pembangunan kebencanaan," kata Fery Insani.
Sebelumnya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pelaksanaan fasilitasi merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menurutnya, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
"Fasilitasi bertujuan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dan menjaga legitimasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD provinsi," kata Hari Nur Cahya Murni.
MoHA Facilitating Revised RKPD of Kepulauan Bangka Belitung Province 2020
At the video conference, the Head of Regional Development Planning and Research Agency (Bappeda) of Kepulauan Bangka Belitung Province, said that Bangka Belitung has followed the national government's policy to refocus and adjust the budget for Covid-19 pandemic.
According to him, there are three national government’s directives related to the prevention of the spreading and handling acceleration of Corona Virus Disease 2019 in the local government.
First, implementing COVID 19 outbreak handling measures; second, implementing social safety net programs; and third, implementing economic empowerment programs for affected communities, such as providing fiscal stimuli.
"We are also implementing several policies, including rescheduling contracts for projects at the Public Works and Spatial Planning Office, rationalizing regional expenditure, rationalizing and postponing DABA (assistance fund) and grants to non-departmental institutions, agencies / institutions / organizations, educational institutions, community and mass organizations, as well as assistance fund to district / city and village”.
There is also revision on the theme, Fery Insani mentioned. The previous theme “Improving the Human Resource Quality through Community Health and Education Improvement” has been revised to “Improving Community Welfare through Health Development, Social Protection and Economic Recovery”
Director General of Regional Development at MoHA, Hari Nur Cahya Murni, said that the facilitation was provisioned in the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017. According to him, the revision of RKPD can be made based on the results of the evaluation of the ongoing implementation showing inconsistencies that need to be adjusted with the actual condition.
