Pangkalpinang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meminta Pemerintah Daerah untuk dapat merespon dengan cepat penanganan Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Direktur PEIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Budiono Subambang pada saat Video Conference, Selasa (07/04).
Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas
Beberapa hal yang menjadi fokus, penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup serta penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.
"Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi force majure yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon oleh stakeholder, Pemda jangan ragu-ragu untuk merevisi Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 2020 tanpa ada melakukan revisi RKPD Tahun 2020," kata Budiono Subambang.
Pada saat mengikuti Vicon dengan Kemendagri, Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan refocusing anggaran dengan memfokuskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau program dan kegiatan yang outputnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31,8 Miliar untuk kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19, sedangkan untuk jaringan pengamanan sosial, kami akan lakukan dengan sharing anggaran dengan Kabupaten/Kota," kata Fery Insani.
Terkait penyusun dokumen perencanaan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Fery Insani, saat sedang dilaksanakan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan secara online dengan menitikberatkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
"Untuk Musrenbang, sudah ada 3 Kabupaten/Kota di Bangka Belitung yang melaksanakan Musrenbang, untuk Provinsi rencananya akan dilaksanakan pada 20 April secara online atau virtual meeting, sesuai apa yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat," ungkap Fery Insani.
