Pangkalpinang, Bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel), Selasa (19/12)., dilaksanakan Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Hal ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Penyusunan RKPD Tahun 2019 dimulai pada minggu pertama bulan Desember, dua tahun sebelum tahun rencana
Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani mengharapkan RKPD Tahun 2019 dibuat dengan baik, karena akan menjadi pedoman pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Derah.
"Saya berharap dengan kondisi keuangan yang tidak terlalu banyak, kita dapat menempatkan program yang sangat prioritas dan program yang diharapkan dapat memantik tumbuhnya ekonomi masyarakat," tambah Fery Insani pada saat membuka Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, di Kantor Bappeda Kep. Babel.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darwis Sitorus secara fakta di lapangan, ekonomi di Bangka Belitung masih disokong oleh sektor industri pertambangan dan gejolak yang ada di pertambangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.
"Perlu kerja keras kita mencari potensi-potensi yang meningkatkan kinerja ekonomi, kalau kita masih mengandalkan pertambangan, tidak menjamin target yang ditentukan pada 2019 bisa tercapai," tambahnya
Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi mengatakan bahwa terdapat 104 arah kebijakan di tahun 2019 yang tertuang pada RPJMD yang harus dilaksanakan sebagai arah kebijakan dan menjadi guidence dalam penyusunan RKPD.
"Namun bisa kita lihat mana yang paling prioritas yang kita laksanakan, tentunya pertimbangan yang digunakan adalah hasil evaluasi capaian kinerja indikator, dimana indikator kinerja pembangunan yang gap-nya masih jauh dari target harus dijadikan prioritas. Miaalnya, terkait ekonomi yang targetnya masih jauh, maka porsi atau arah kebijakan akan lebih besar untuk diisi dengan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan ekonomi," tambahnya.
