Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Ketawai, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Orientasi Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, Kamis (16/05). Acara dibuka oleh Kepala Bappeda yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda, Amran.
Amran menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus menyusun rancangan teknokratik sebagai persiapan penyusunan RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan lima tahunan. Penyusunan rancangan ini sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang menyusun dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, yang merupakan periode awal dari RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, yang saat ini sedang disusun", kata Amran saat membuka orientasi. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin keseluruhan target pembangunan daerah dapat dijalankan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan naskah akademik RPJMD yang memuat kajian secara empirik dan ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi lima tahun ke depan," Lanjut Amran. Amran mengharapkan, diselenggarakannya orientasi ini dapat menambah wawasan dan khasanah dalam mendukung kompetensi teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Sehingga nantinya dapat menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang secara bersama-sama mampu diimplementasikan dengan baik", harap Amran di depan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda kabupaten/kota.
Hadir sebagai narasumber melalui video conference, Fidelia Silvana dari Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Orientation of Technocratic Draft of 2025-2029 RPJMD of Babel
Pangkalpinang - Taking place in the Ketawai meeting room, the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung held an orientation on the preparation of the Technocratic Draft of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Kepulauan Bangka Belitung Province for 2025-2029, Thursday (16/05). The event was opened by the Head of Bappeda, represented by the Secretary of Bappeda, Amran.
Amran said that local governments must prepare a technocratic draft, for the preparation of the RPJMD, a five-year planning document. The preparation of this draft fully uses a technocratic approach, conducted before the election of the regional head and deputy regional head, using scientific methods and frameworks to achieve regional development goals and objectives.
"Currently, the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung is preparing the Technocratic Draft of the 2025-2029 RPJMD document, which is the initial period of the RPJPD [transl. ed. the long-term planning document] of Kepulauan Bangka Belitung Province of 2025-2045, which is currently prepared," Amran said when opening the orientation. This preparation aims to ensure that all regional development targets can be carried out systematically and are an integral part of the national development planning system.
"The Technocratic Draft of the 2025-2029 RPJMD is an academic text of RPJMD that contains empirical and scientific studies of conditions, potentials, problems, and strategic issues faced in the next five years," Amran continued. He hopes that holding this orientation can add insight and repertoire in supporting technical competence in preparing regional development planning documents.
"So that later we can produce development planning policies that are integrated and able to be implemented properly," Amran addressed his hopes in front of the representatives from regional units within the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government and Bappeda of regencies/municipality.
Present as resource persons via video conference: Fidelia Silvana from the Ministry of PPN/Bappenas of the Republic of Indonesia and Bagus Agung Herbowo from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia.
