Pangkalpinang, Perbedaan metodologi dan asumsi yang digunakan, jadi penyebab perbedaan antara target Kerangka Ekonomi Makro yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sepertinya tidak didukung dengan target yang disusun Pemerintah Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani pada saat Bimtek Teknis Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Regional Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Prov. Kep. Babel. di Hotel Sahid, Pangkalpinang, Senin (21/10).
Fery Insani menjelaskan, kerangka ekonomi makro dirumuskan berdasarkan asumsi makro, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak bumi dan gas bumi.
Menurutnya, dengan paradigma money follow program dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro.
"Untuk itu, penting pada kegiatan ini, kita menyamakan persepsi antara Pusat dan Daerah dalam merumuskan asumsi makro yang digunakan dalam menetapkan kebijakan Kerangka Ekonomi Makro," ungkap Fery Insani di
Pada kesempatan yang sama, Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra mengatakan Bimtek diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 21 sampai 22 Oktober 2019, dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI, BPS, dan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel.
"Kerangka Ekonomi Makro merupakan salah satu bahan yang digunakan ketika menyusun dokumen perencanan, baik itu RPJPD, RPJMD dan RKPD, karena itu kami memfasilitasi kegiatan ini," ungkapnya didepan peserta Bimtek dari Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah.
Selama ini menurutnya, dalam menyusun perencanaan, Kerangka Ekonomi Makro belum secara komprehensif ditelaah. Padahal Kerangka Ekonomi Makro bersandingan dengan Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah yang kemudian dikaitkan dengan Program dan Kegiatan.
"Jadi Bimtek ini penting untuk difasilitasi, terutama untuk rekan-rekan yang ada di Bappeda dan Perangkat Daerah yang selama ini menyusun dokumen perencanaan," kata Agung Dwi Chandra.
