Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Pulau Ketawai Kantor Bappeda, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Pembahasan Usulan Rakorgub dan Rakortekrenbang Desk Kewilayahan Tahun 2023, Senin (08/05/2023). Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kep. Babel, Martini mengatakan, rapat pembahasan dilaksanakan untuk mempersiapkan usulan yang diusulkan pada rapat koordinasi gubernur yang pelaksanaan pembahasan desk-nya dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 12 Mei 2023.
Pelaksanaan persidangan desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023, menurut Martini, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, kementerian negara atau lembaga (K/L), dan pemerintah provinsi terhadap usulan prioritas yang akan menjadi masukan utama bagi penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2024, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
"Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, desk kewilayahan akan dilaksanakan pada 12 Mei bersama Provinsi Kalimantan Barat, Papua Tengah, Bengkulu, dan Sumatera Barat," kata Martini dihadapan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi vertikal.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada usulan Rakorgub, dimana kegiatan pemerintah provinsi yang diusulkan merupakan kegiatan strategis prioritas yang menjadi dan mendukung kewenangan pusat. Usulan gubernur dalam Rakorgub tersebut perlu disertai dukungan kesiapan teknis Readiness Criteria serta didukung oleh pemerintah daerah dari sisi pendanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menunjukan penerapan pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dengan kegiatan lain terutama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Pada Rakorgub, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan 10 usulan, dimana 10 usulan kegiatan strategis atau prioritas tersebut mendukung penuntasan Major Project RPJMN 2020-2024. Selain itu, Bapak Gubernur rencananya akan memaparkan secara langsung ke Menteri PPN/Bappenas pada 17 Mei nanti," kata Martini.
Babel Gov’t Discusses Proposal for Rakorgub and Rakortekrenbang
Pangkalpinang – Located in the Pulau Ketawai meeting room, Bappeda Office, the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung held a meeting to discuss the proposals for 2023 Rakorgub and Rakortekrenbang of Spatial Development Desks on Monday, May 8, 2023. The Head of Infrastructure and Spatial Affairs Division of Bappeda Kep. Babel, Martini, said that the discussion was to prepare the proposals at the governor's coordination meeting (Rakorgub) and the desk discussion in the development technical coordination meeting (Rakortekbang) starting from May 3 to 12, 2023.
The 2023 National Development Planning Deliberation (Musrenbangnas), according to Martini, aims to obtain agreements among the Ministry of National Development Planning/Bappenas, state ministries or institutions (K/L), and provincial governments on prioritized proposals that will be the key input for improving the initial draft of the 2024 Government Work Plan (RKP), the 2024 State Budget Draft (RAPBN), the Work Plan of State Ministries/ Institutions (Renja-K/L), and the Work Plan and Budget of State Ministries/Institutions (RKA-K/L).
"For the Province of Kepulauan Bangka Belitung, the spatial development desk will be held on May 12 together with the Provinces of West Kalimantan, Central Papua, Bengkulu, and West Sumatra," Martini said in front of representatives of the regional unit within the Kepulauan Bangka Belitung Province and vertical agencies.
There are several things to consider in the Rakorgub proposals, in which the proposed activities of the provincial government are prioritized strategic activities supporting and being the central government’s authorities. The governor proposals in the Rakorgub are required to have technical preparedness support for Readiness Criteria and the local government support in terms of funding in the Regional Budget (APBD), and also show the application of a technocratic, holistic, integrative, and spatial (THIS) approach with other activities, especially those under the authority of the local government.
"At the Rakorgub, Kepulauan Bangka Belitung Province proposes ten activities, in which the ten proposed strategic or prioritized activities support the completion of the 2020–2024 National Medium-term Development Plan (RPJMN) Major Project. In addition, the Governor is planning to explain this directly to the Minister of National Development Planning/Bappenas on May 17," Martini said.
