Pangkal Pinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong percepatan dan penguatan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusdi dalam pembukaan kegiatan Pemetaan dan Penguatan Usulan Inovasi Daerah untuk Kompetisi IGA 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (18/06/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di ruang rapat Pulau Ketawai, sebagai persiapan pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) 2025, yang dihadiri perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari kedua, Bappeda membuka desk untuk pembahasan dan penguatan inovasi untuk setiap perangkat daerah yang akan mengajukan inovasi ke kompetisi IGA 2025.
"Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital serta tuntutan masyarakat yang semakin terbuka dan transparan," kata Rusdi saat membuka kegiatan.
Rusdi menekankan bahwa inovasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi sendiri berperan penting dalam kepemerintahan yang adaptif dan efisien.
Lebih lanjut, Rusdi juga menyampaikan dua permasalahan terkait inovasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan tersebut adalah rendahnya pelaporan inovasi yang sudah ada dan lemahnya dokumentasi proses inovasi. Padahal menurutnya, banyak inovasi daerah yang layak masuk dalam sistem penilaian IGA jika dipoles dengan indikator yang tepat.
"Minimal satu OPD punya dua inovasi yang lahir dari permasalahan program kegiatan. Tidak harus dalam bentuk aplikasi, yang penting memberi dampak dan bisa direplikasi," tambahnya.
Sementara itu, Ali Akbar, Kepala Pusat Strategi Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, narasumber dari BSKDN Kemendagri mengatakan bahwa inovasi adalah solusi atas keterbatasan anggaran dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Inovasi adalah bentuk kreativitas yang wajib dimiliki kepala daerah, perangkat daerah, dan ASN. Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, kita tidak punya pilihan lain selain meningkatkan efisiensi lewat inovasi, baik digital maupun nondigital,” ujar Ali Akbar.
Ali Akbar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mengembangkan inovasi, seraya mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai wali kota dengan membentuk forum CSR daerah untuk membantu program stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Inovasi itu soal sinergi. Kita bisa mengajak dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bergabung menyelesaikan isu-isu strategis daerah,” ungkapnya.
Babel Gov’t Promotes Local Innovation in IGA 2025
Pangkal Pinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung continues to promote regional innovation acceleration and strengthening to enhance public service quality and promote good governance. This is conveyed by the Head of Research and Development Division of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rusdi, in the opening of Mapping and Strengthening Coaching on Regional Innovation Proposals for the 2025 Innovative Government Award (IGA) of Kepulauan Bangka Belitung Province 2025, on Wednesday (18/06/2025).
This coaching is conducted over two days in the Pulau Ketawai meeting room to prepare for the 2025 IGA, which was attended by representatives from the work units in the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung. On the second day, Bappeda opens desks to discuss and strengthen the innovations from each work unit, proposing the innovation for the 2025 IGA competition.
“Government must be able to adjust public services as digital technology keeps developing and the people demand more open and transparent services,” said Rusdi when opening the coaching meeting.
Rusdi also emphasizes that innovation is not merely an administrative obligation for the government but also a strategic necessity in government management. Innovation itself plays a crucial role in adaptive and efficient governance.
Rusdi also explained two innovation-related issues in Babel. The first is the low reporting of existing innovation and insufficient documentation of the innovation process. He believed that there are many regional innovations that are worth entering the IGA assessment system if supported with the right indicators.
“At least one work unit has two innovations rooted in the problems in the programs. It does not have to be in the form of an application; the important thing is its impact and replicability,’ he added.
Meanwhile, Ali Akbar, Head of the Center for Human Resource Development Strategy, Government Digitalization, and Home Affairs Innovation, a resource person from the Ministry of Home Affairs' National Civil Service Agency (BSKDN), stated that innovation is a solution to budget constraints and increasing public expectations for public services.
“Innovation is a form of creativity that must be owned by a head of region, a work unit, and civil servants. With increasingly tight fiscal constraints, we do not have other choices but to increase the efficiency through innovation, both digital and non-digital ones,” said Ali Akbar.
Ali Akbar also emphasized the importance of inter-sectoral coordination as the main strategy to develop innovation, and gave examples from his experiences when he was a mayor by forming a regional CSR forum to help the stunting and poverty alleviation programs.
“Innovation is about synergy. We can bring together the business entities, academics, and civil society to solve regional strategic issues,” he revealed.
