Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan pada 1 Januari 2019, Indonesia akan mencapai UHC atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia atau mencapai minimal 95%.
Sampai dengan bulan September 2018, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 75,89%, dari total penduduk 1.349.121 jiwa.
Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani mengatakan, persoalan dari kepesertaan JKN-KIS, bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penting program JKN-KIS. Success story dari masyarakat yang terbantu oleh JKN-KIS dapat digunakan untuk mendorong kepesertaan JKN-KIS.
"Untuk itu diperlukan kerja keras dalam memberikan pemahaman dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti JKN-KIS, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik," kata Fery Insani pada saat Rapat Evaluasi Pencapaian UHC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Rapat Ruang Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Kamis (04/10)
Selain mengikuti kepesertaan JKN-KIS, Fery Insani menghimbau masyarakat untuk dapat membayar iuran JKN-KIS.
"Jangan sampai pada sakit keras baru ikut JKN-KIS, selain itu juga masyarakat harus punya kesadaran untuk membayar iuran." ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ka. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Prov. Kep. Babel Yulisdina Natalia mengatakan, sebelum adanya JKN-KIS, masyarakat takut untuk berobat karena biayanya.
"Dengan adanya JKN-KIS, masyarakat tidak takut untuk mengakses pelayanan kesehatan baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan," kata Yulisdina Natalia
JKN-KIS merupakan wujud dari pelaksanaan gotong royong bangsa Indonesia. Yulisdina Natalia mencontohkan, dibutuhkan 5.882 orang peserta yang sehat (kelas 3 dengan iuran Rp 25.500/orang) untuk membiayai 1 orang operasi jantung dengan biaya kurang lebih Rp 150 juta.
"Itulah sebabnya JKN-KIS memerlukan iuran dari peserta yang sehat untuk dipergunakan untuk membantu peserta yang sakit," jelas Yulisdina Natalia.
Pemanfaatan JKN-KIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Yulisdina Natalia sampai dengan bulan Juli 2018, sudah mencapai Rp 197 M dengan penerimaan iuran mencapai Rp 165 M.
"Dari kondisi ini, sudah tidak seimbang antara pendapatan iuran dan biaya fasilitas kesehatan yang dikeluarkan," ungkapnya.
Sampai dengan September 2018, pencapaian UHC di Prov. Kep. Babel sudah mencapai 75,89% dari dari total penduduk sebanyak 1.349.121 jiwa. Dari 7 Kabupaten/Kota di Prov. Kep. Babel, capaian UHC di Kabupaten Belitung sudah mencapai 97,16%.
Bahkan, menurut Yulisdina Natalia, pada bulan Mei yang lalu, Kabupaten Belitung mendapat penghargaan UHC JKN-KIS 2018, sebagai bentuk apresiasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.
"Program JKN-KIS merupakan program strategis Nasional yang harus disukseskan oleh Pemerintah Daerah, bukan hanya Dinas Kesehatan, namun seluruh leading sector dalam pelaksanaan program JKN-KIS," ujarnya.
