Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep. Babel) menargetkan Laporan Keuangan tahun 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama dari Perangkat Daerah di Pemprov Kep. Babel.
"Laporan Keuangan Pemprov Kep. Babel bermula dari laporan keuangan dari Perangkat Daerah, besok Perangkat Daerah diharapkan bisa menyampaikan laporan keuangan yang telah di persyaratkan, yang kemudian akan menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Fery Insani pada saat menjadi Pembina Upacara Bendera Mingguan ASN Pemprov Babel, di Halaman Kantor Gubernur Kep. Babel (29/01).
Pada Upacara Bendera Mingguan ASN Pemprov Babel kali ini, Bappeda Kep. Babel ditunjuk sebagai Petugas Upacara .
Fery Insani mengatakan di tahun 2018 kondisi keuangan Pemprov Kep. Babel tidak cukup leluasa untuk mengakomodir kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, berbagai upaya sudah dilakukan untuk tidak melakukan rasionalisasi di Perangkat Daerah.
"Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan saran kepada pengambil keputusan untuk tidak melakukan rasionalisasi kegiatan di perangkat daerah," lanjutnya.
Terkait pelaksanaan absensi sidik jari yang mulai pada awal Januari, Fery Insani meminta ASN di Pemprov Kep. Babel untuk bersabar, sistem absensi sidik jari akan dievaluasi dan disempurnakan.
"Sistem absensi sidik jari baru berjalan satu bulan, akan ada evaluasi terkait sistem tersebut, ASN harap bersabar, yakinlah sistem ini akan diperbaiki dan disempurnakan" pungkasnya.
