Pemprov Kep. Babel Tawarkan Investasi Dengan Skema KBPU

Pangkalpinang, Pemerataan Pembangunan Daerah membutuhkan sinergi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dan Swasta. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menawarkan kepada Badan Usaha untuk berinvestasi dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).

Dikutip dari kpsrb.bappenas.go.id, KPBU, merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri / kepala lembaga / kepala daerah / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Salah satu proyek yang ditawarkan pihak Pemprov. Kep. Babel untuk dibiayai dengan Skema KBPU, adalah pemasangan Kabel Fiber Optik dilingkungan Pemprov. Kep. Babel.

"Skema KBPU ini sudah banyak digunakan, seperti pengelolaan sampah di Bandung serta pembangunan Jalan Tol menggunakan Skema KBPU," kata Fery Insani pada saat Rapat Koordinasi Pembahasan Skema KPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (14/05).

Ditambahkan Fery Insani, pemrakarsa KPBU bisa dilakukan melalui dua cara, pertama diprakarsai Pemerintah (Solicited) dan kedua diprakarsai Badan Usaha (Unsolicited).

"Ada perbedaan prinsip apabila KBPU di ajukan pemda, pemda yang membuat feasibility study dan pengajuannya dari kita serta kita akan meminta persetujuaan dari DPRD, apabila inisiatifnya dari dunia usaha, itu seperti investasi, kita akan memberikan dukungan," kata Fery Insano

Pada saat Pembukaan Musrenbangnas 2018 di Grand Sahid Jaya Hotel, (30/04) yang lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, telah di rencanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai KBPU sebesar Rp 14,5 T, serta target pembiayaan investasi dengan skema Pina sebesar Rp 41,5 T.

"Dengan sinergi dan integrasi sumber pembiayaan ini, diharapkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, diharapkan bisa terlaksana dengan cepat dan optimal," pungkas Bambang Brodjonegoro.