Pangkalpinang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menekankan pentingnya perencanaan berbasis penelitian serta inovasi dalam pelaksanaannya, sehingga keputusan strategis Kepala Daerah dapat dilakukan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan publik, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Adhari pada saat ditemui di ruang kerja Bappeda Kep. Babel, Kamis (17/05).
Menurut Kepala Subbid Pembangunan Inovasi dan Teknologi Bappeda Kep. Babel Adhari, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Dodi Riyadmadji pada saat Rakornas Kelitbangan Kemendagri di Jakarta yang lalu (8-9/05).
Rakornas Kelitbangan Kemendagri yang bertema “Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Mendorong Inovasi Daerah”, diharapkan dapat menguatkan kelembagaan Litbang untuk mendukung perumusan kebijakan, regulasi, dan penguatan inovasi daerah.
"Kelembagaan Litbang Pusat dan Daerah diharapkan dapat menjadi think thank dalam perumusan kebijakan dan implementasi inovasi daerah," tambah Adhari.
Pada saat yang sama, dilakukan Launching Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), yang merupakan sistem pendukung inovasi dan pelaksanaan tugas kelitbangan, yang berupa sistem informasi evaluasi dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat, e-survey dan jejaringan penelitian yang terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupten/kota.
Sistem ini dikembangkan sebagai implementasi dalam memfasilitasi, menerapkan, dan mereplikasi inovasi daerah yang ada di Indonesia untuk adopsi dan adaptasi dari berbagai penerapan inovasi daerah menjadi inovasi baru berskala nasional.
Presiden Joko Widodo akan memiliki dashboard Inovasi dari 34 Provinsi dan 540 Kabupaten/Kota, menurut Adhari Indeks Inovasi Daerah yang akan direalisasikan tahun 2018, akan ditampilkan melalui Puja Indah yang terintegrasi dengan Sistem yang dikelola Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Komunikasi & Informatika RI.
"Presiden dapat langsung menilai Kinerja Inovasi Pembangunan yang dilakukan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia, melalui SmartPhone, " lanjut Adhari.
Menurut Adhari, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengapresiasi peluncuran Jejaring Inovasi Daerah pada malam ini, karena merupakan langkah awal percepatan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat menuju pemerintahan modern-futuristik.
"Bapak Menteri menghimbau agar Kementerian/Lembaga mendorong inovasi bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk daerah yang inovatif akan menjadi role model bagi daerah lain. Inovasi terbaik dapat direplikasi secara nasional yang diterapkan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui pusat jejaring inovasi daerah ini," kata Adhari.
Mendagri juga berharap, replikasi inovasi yang dilaksanakan oleh BPP Kemendagri mampu menjadi penggerak inovasi di seluruh negeri, sehingga terbentuk poros pemerintahan yang inovatif, berbasis kepentingan rakyat sekaligus dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia pada tataran global.
"Mendagri menargetkan dalam 3 bulan uji coba dapat dirampungkan, sehingga pada akhir 2018 dapat diterapkan secara nasional, untuk daerah yang menjadi percontohan diharapkan dapat segera menjadi tempat belajar bagi daerah lainnya," kata Adhari.
Daerah yang menjadi percontohan penerapan replikasi inovasi daerah, menurut Adhari ditetapkan setelah melalui kajian dari Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri.
"Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah bersama 24 Kabupaten/Kota dan Lima Provinsi di Indonesia," kata Adhari.
