Pangkalan Baru, Bappeda Kep. Babel melaksanakan Penyelarasan Rancangan akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 melalui evaluasi Ex-Ante di Hotel Soll Marina, Sabtu (25/11).

Evaluasi yang diikuti oleh peserta dari Bappeda Kep. Babel tesebut, dibagi ke dalam tiga desk dengan setiap desknya menghadirkan pemateri dari Bappenas.

Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi, mengatakan bahwa pada tahun 2018, di Provinsi Kep. Babel terdapat 3 kab/kota yang akan melaksanakan pilkada, dimana nantinya akan ada peran provinsi dalam mengevaluasi rpjmd kabupaten dan kota tersebut.

"Yang nanti intrumen ex-ante ini bisa kami gunakan untuk melihat keselarasan antara RPJMD Kabupaten dan Kota dengan Provinsi dan dengan RPJMN.

Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan, Bappenas, Yudianto, yang merupakan salah satu dari tiga pemateri dari Bappenas mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan pada saat membedah Renstra Perangkat Daerah yang digunakan dalam evaluasi Ex-Ante RPJMD.

Yang pertama menurut Yudianto, dari sisi konsistensi dan kedalaman dari renstra perangkat daerah. Bagaimana kita melihat deskripsi program kegiatan, indikator , dimulai dari isu, tujuan, sasaran, indikator, pendekatan, kinerja outcome sampai output.

"Masih banyak Perangkat Daerah yang tidak kelihatan benang merahnya, kita harus menyusun dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Selain itu penggunanan indikator yang baku, keselarasan tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis juga menjadi catatan dalam pembedahaan renstra

"Untuk kajian lingkungan hidup strategis, jangan sampai apa yang kita jalankan dalam RPJMD berefek bagi lingkungan hidup," tambahnya.

Menurut Plt. Kepala Bappeda Kep. Babel, Budiman Ginting pada saat pembahasan, ada beberapa yang menjadi masalah, salah satunya ketidakselarasan penganggaran dengan program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

"Misalnya besaran dana bantuan yang lebih besar daripada program prioritas," lanjutnya. Selain itu, kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah masih terbatas," pungkasnya.