Pangkalpinang, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Supianto, mengatakan pembangunan sanitasi perlu dilakukan secara sistematis antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Perlu ada sinergi secara bersama-sama, bagamana permasalahan yang terkait dengan sanitasi bisa diselesaikan secara bersama-sama," tambah Supianto pada saat pemaparan di Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat, Kantor Bappeda Kep. Babel, Kamis (28/12).
Supianto mengatakan perlu memberikan pemahaman bahwa Sanitasi merupakan bagian dari fungsi kesehatan, permasalahan kesehatan di masyarakat dimulai dari pelaksanaan fisik di masyarakat.
"Sebagai contoh, banyak penyakit menular berawal dari permasalahan sanitasi yang belum memenuhi syarat itu yang menjadi permasalahan kita," katanya.
Ditambahkan Supianto, persoalan sanitasi bukan hanya masalah pembangunan fisik semata tetapi perubahan perilaku masyarakat dan konsistensi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
"Perlu dilakukan pendekatan sosial kultural masyarakat, untuk mengubahnya, ditambah dengan sistem penganggaran melalui bantuan keuangan dan hibah dengan berbagai mekanisme dan persyaratan sesuai peraturan perundangan, yang pada akhirnya menyulitkan penyaluran bantuan ke kab/kota," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Rakor Pokja AMPL Provinsi Kep. Babel yang diikuti oleh Tim Pokja AMPL Provinsi Kep. Babel dan Tim Pokja AMPL Kabupaten, dilakukan juga penyerahan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten kepada Provinsi.
