Pangkal Pinang – Dalam rangka menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark (UGG) Belitong pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda menggelar rapat persiapan yang dilaksanakan pada Selasa (28/07/2025), di ruang rapat Pulau Ketawai, secara daring dan luring. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah lintas sektor serta mitra strategis terkait, yang dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fitriansyah. Rapat ini juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Babel, Wydia Kemala Sari.
Fitriansyah menekankan bahwa agar UGG Belitong mendapatkan kartu hijau, diperlukan kolaborasi lintas sektor, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di Indonesia.
“Geopark adalah bagian dari pengembangan ekowisata untuk mendukung kualitas pariwisata di Bangka Belitung. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus lintas sektor. Mari kita rumuskan rencana aksi yang konkret agar saat penilaian revalidasi tahun 2026 kita tidak hanya siap, tapi berhasil meraih green card,” ujar Fitriansyah.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan agar seluruh standar UNESCO Global Geopark Network (UGGN) dapat terpenuhi. Kunjungan tim asesor UGGN dijadwalkan pada Juli 2026, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk bekerja cepat dan terkoordinasi.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda, Andy Yusfany menyampaikan latar belakang kegiatan serta hasil asesmen tim UGGN sebelumnya. Andy juga menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas yang meminta pemerintah daerah menyusun rencana aksi revalidasi.
“Ada lima rekomendasi dan empat sasaran dari tim asesor UNESCO yang harus segera ditindaklanjuti. Mulai dari perbaikan komunikasi, integrasi warisan alam dan budaya, mitigasi bencana, hingga pembangunan berkelanjutan. Kita juga harus menyiapkan pusat informasi, panel edukasi, dan fasilitas penunjang lainnya di lokasi-lokasi geosite yang akan dikunjungi asesor,” jelas Andy Yusfany.
Ia merinci bahwa tim asesor UGGN akan mengunjungi geosite di Kabupaten Belitung seperti Tanjung Kelayang, Gunung Kubing, Bukit Peramun, serta Pusat Informasi Geopark dan SMA Negeri 1 Membalong. Sementara itu, di Kabupaten Belitung Timur, asesmen akan dilakukan di lokasi seperti Open Pit Nam Salu, Gunung Lumut, dan Tebat Rasau.
Beberapa fasilitas yang perlu segera disiapkan antara lain perbaikan infrastruktur fisik, penambahan panel informasi, penyediaan atraksi budaya, dan penyempurnaan media promosi. Andy juga menekankan pentingnya mendukung tema RPJMD Provinsi 2025–2029 yaitu “Pengembangan Quality Tourism dan Ekonomi Biru”, serta program prioritas gubernur dan wakil gubernur. Melalui rapat ini diharapkan seluruh stakeholder dapat bersinergi menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi agar revalidasi Geopark Belitong berjalan sukses dan menghasilkan peningkatan status sebagai warisan geologi dunia yang membanggakan.
Preparation for 2026 UNESCO Global Geopark Belitong Revalidation
Pangkal Pinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung, through Bappeda, held a preparation meeting to face UNESCO Global Geopark (UGG) Revalidation in 2026. The meeting took place in Pulau Ketawai Meeting Room on Tuesday, 28/07/2025, and was opened by the Acting Head of Bappeda, Fitriansyah. It was attended by representatives from multi-sectoral work units and related strategic partners, as well as the Head of Tourism, Culture, Youth, and Sport Office of Kepulauan Bangka Belitung, Wydia Kemala Sari.
Fitriansyah emphasized intersectoral collaboration to achieve a green card for UGG Belitong, following the directives in Presidential Regulation No. 9 of 2019 on Geopark Development in Indonesia.
“Geopark is part of ecotourism development to support quality tourism in Bangka Belitung. Therefore, its management should not be partial, but multi-sectoral. Let’s formulate a concrete action plan so that when the assessment is conducted in the 2026 revalidation, we are more than ready, and we obtain the green card,” said Fitriansyah.
He also stressed the importance of support in human resources, infrastructure, and funding aspects to achieve all the standards required by the UNESCO Global Geopark Network (UGGN). The assessors are scheduled to come in July 2026. Therefore, local governments involved are compelled to work fast and in coordination.
Head of Economy and Natural Resources Division of Bappeda, Andy Yusfany explained the background of the meeting and the result of the previous assessment by the UGGN team. Andy also conveyed that the meeting is a follow-up to the letter from the Deputy for Food, Natural Resources, and Environment of Bappenas, asking the regional governments to formulate a revalidation action plan.
“There are five recommendations and four targets from the UNESCO assessment team that need to be followed up on. Starting from communication improvement, integration of natural and cultural heritage, disaster mitigation, and sustainable development. We also need to prepare the information center, educational panels, and other supporting facilities in geosites that will be visited by the assessors,” Andy Yusfany elaborated.
He explained in detail that the UGGN assessors will visit geosites in Belitung Regency, like Tanjung Kelayang, Gunung Kubing, Peramun Hill, Geopark Information Center, and SMA Negeri 1 Membalong. Meanwhile, in the East Belitung regency, the assessors will evaluate several geosites like Open Pit Nam Salu, Gunung Lumut, and Tebat Rasau.
Several facilities must be prepared, such as infrastructure, additional information panels, cultural attractions, and refined promotional media. Andy also emphasized the importance of supporting the theme of the 2025–2029 RPJMD, which is “Quality Tourism and Blue Economy Development”, and the priority programs of the governor and deputy governor. Through the meeting, it was hoped that the stakeholders could synergize to formulate policies, programs, and integrated activities so that the Revalidation of Belitong Geopark runs successfully and increases its status as an eminent world geological heritage.
