Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2018, yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.
Ada dua rangkaian acara Musrenbangnas, pertama Pembukaan Musrenbangnas 2018 yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin 30 April 2018, sedangkan untuk acara kedua yaitu Forum Multilateral (Persidangan) Musrenbangnas 2018, diselenggarakan di Hotel Bidakara pada tanggal 2 sampai 11 Mei 2018.
Dalam arahannya Joko Widodo meminta kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan skala prioritas dalam perencanaan, sehingga menjadi fokus.
"Lakukan perencanaan yang fokus, harus ada skala prioritas, tidak perlu banyak-banyak, cukup ada 1, 2 dan 3 prioritas, hal ini sudah sering saya saya sampaikan dan jangan berorientasi pada proyek, harus ada fokus disetiap Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota," kata Joko Widodo pada saat Pembukaan Musrenbangnas 2018 di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/04).
Selain itu Joko Widodo mengatakan perlu adanya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah. Dicontohkan Joko Widodo, banyak pelabuhan tapi tidak ada jalannya, menurut Joko Widodo ini terjadi karena tidak sinkron antara pusat dan daerah dalam perencanaan.
"Marilah kita rencanakan dengan sebaik-baiknya," kata Joko Widodo.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, melanjutkan dari tahun sebelumnya, penyusunan RKP tahun 2019 tetap menitik beratkan penguatan pelaksanaan money follow programe, dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial.
Ada empat hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKP Tahun 2019, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat- Daerah.
"Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. ketiga perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan, dan keempat penajaman integrasi sumber pendanaan,” lanjut Bambang Brodjonegoro.
Terdapat lima prioritas nasional yang dijabarkan pada RKP Tahun 2019 yang bertema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".
"Prioritas pertama Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Prioritas kedua Penguatan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, ketiga Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya, prioritas keempat Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan Prioritas Kelima Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu," kata Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang Brodjonegoro. Lima prioritas nasional ini akan didukung oleh Kementerian/Lembaga melalui penetapan program, kegiatan dan proyek prioritas, serta didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah, menurut pembagian urusan wajib dan urusan pilihan.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Joko Triadhi mengatakan pada Forum Multilateral (Persidangan) Musrenbangnas 2018 nanti, setiap provinsi akan membahas Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang ada di Kementerian/Lembaga serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan dan afirmasi.
"Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapatkan jadwal pembahasan pada Jumat, 4 Mei 2018," kata Joko Triadhi.
