Pangkalpinang, Ada beberapa hal yang dibahas pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Kep. Babel) yang dilaksanakan kemarin malam (23/04). Salah satunya, komitmen Pemprov. Kep. Babel untuk melakukan pendekatan prinsip Money Follow Programme pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Hal dilakukan untuk mengantisipasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.
Dijelaskan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Joko Triadhi, Badan Keuangan Daerah Kep. Babel sudah melakukan proyeksi keuangan tahun 2019, yang dimana kemampuan keuangan Pemprov. Kep. Babel berkisar 2,7 Triliun, lebih rendah dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 2,8 Triliun.
"Terhadap anggaran yang terbatas, Pak Sekda menyarankan untuk kita berkomitmen melakukan pendekatan Money Follow Programme, walaupun konsekuensinya akan banyak Perangkat Daerah (PD) yang tidak terlalu mendukung prioritas akan mendapatkan Pagu anggaran lebih sedikit," kata Joko Triadhi pada saat Pengarahan Apel Pagi, di Halaman Kantor Bappeda, Selasa (24/04).
Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, menurut Joko Triadhi ikut dibahas pada saat Rapat TAPD. Tim TAPD merekomendasikan kepada PD yang berubah SOTK-nya untuk memilih program atau kegiatan yang relevan dengan fungsinya, sambil menunggu perubahan APBD untuk menggeser anggaran yang tidak bisa digunakan, untuk digunakan di program lain.
"Pak Sekda sebagai Ketua Tim TAPD meminta Bappeda untuk melakukan koordinasi ke bidang Bangda untuk solusi apa yang akan kita ambil, karena perubahan yang harus dilakukan bukan hanya merubah Renstra, tapi harus melakukan perubahan RPJMD," kata Joko Triadhi.
Ditambahkan Joko Triadhi, untuk RPJMD Prov. Kep. Babel, baru akan dilakukan review pada saat masa berakhirnya RPJMN 2015-2019, di tahun 2019.
"Untuk sementara TAPD memberikan rekomendasi, agar PD tetap melaksanakan program, minimal memilih salah satu program yang memiliki relevansi dengan core bisnis PD tersebut, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terhenti," jelas Joko Triadhi.
Terkait Dana Bantuan untuk Kabupaten/Kota, menurut Joko Triadhi, Tim TAPD akan menyeleksi apa yang akan diakomodir ke dalam APBD atau dialihkan kedalam sumber pendapatan lainnya.
"Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini sudah ada kepastian kegiatan mana yang akan diakomodir oleh pendanaan lainnya, sehingga sudah ada kepastian bagi Kabupaten/Kota," tegas Joko Triadhi.
