Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang melakukan tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Menurut Sekretaris Bappeda Kep. Babel Joko Triadhi, Pemerintah Pusat sudah memberikan arahan terkait RKPD Perubahan Tahun 2020. Kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pelaku ekonomi lainnya menjadi fokus pada RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
"Kami di Provinsi melakukan perubahan terhadap tema, prioritas dan target pembangunan pada RKPD Perubahan, ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi," kata Joko Triadhi pada saat membuka Fasilitas Perubahan RKPDP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, di ruang rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Kep. Babel, Kamis (09/07).
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Muhammad Anas Ma'ruf. mengatakan, pandemi Covid-19 juga melatarbelakangi perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, terjadi pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan dan penambahan kegiatan termasuk perubahan target kinerja, lokasi dan dan kelompok sasaran kegiatan.
"Kami juga ada penambahan kegiatan baru yang dikarenakan adanya kebijakan Pusat melalui DAK dan Provinsi melalui Bantuan Keuangan Provinsi," kata Muhammad Anas Ma'ruf.
Ada lima prioritas pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020. Pertama, Peningkatan Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, kedua, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sektor Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan, UMKM, Koperasi dan Jasa Produktivitas Lainnya, ketiga, Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, keempat Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, serta kelima Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
"Kami melakukan perubahan terhadap tema pembangunan di tahun 2020 menjadi, "Percepatan Penguatan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, kata Muhammad Anas Ma'ruf.
