Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RKPD) Tahun 2024, di Swiss Belhotel Pangkalpinang, Selasa (14/02/2023). Penyelenggaraan forum konsultasi publik merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Forum ini merupakan salah satu tahapan untuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Insani mengatakan, proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara bersama-sama antara seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, Dengan demikian, dapat tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dengan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, yang selanjutnya mengarahkan berlangsungnya pembangunan di masyarakat yang tepat sasaran.
Forum konsultasi publik, lanjut Fery Insani merupakan bentuk perencanaan yang bersifat partisipatif untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi yang konstruktif terhadap program pembangunan daerah dari para pemangku kepentingan. "Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama serta menciptakan persepsi dan tujuan yang sama dengan melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga Bangka Belitung menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Fery Insani.
Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang utama adalah pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan demokrasi. Prioritas pembangunan tersebut juga didukung oleh pembangunan wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan pemerintahan. "Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini, mengusung tema ‘Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Demokrasi’”, kata Fery Insani yang mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada saat membuka forum tersebut.
Hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faturachman, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Forum yang digelar secara hybrid ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andy Yusfany. Kegiatan pembukaan dilanjutkan dengan pembahasan yang diikuti para perwakilan perangkat-perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
@bappedababel Babel Gov’t Hosts Public Consultation Forum for 2024 Work Plan
Pangkalpinang – The Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung held a public consultation forum to prepare the initial draft of the Kepulauan Bangka Belitung Province Regional Government Work Plan (RKPD) of 2024 at the Swiss Belhotel Pangkalpinang, Tuesday (14/02/2023). The public consultation forum is the implementation of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System and MoH Regulation Number 86 of 2017, mandating the implementation of process-oriented regional development planning with technocratic, participatory, political, top-down, and bottom-up approaches. This forum is one of the stages to improve the initial draft of the 2024 Regional Government Work Plan (RKPD).
The Head of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province, Fery Insani, said that the processes of regional development planning documents preparations must be carried out jointly by all regional working units and stakeholders, thus creating synchronization between national planning documents and regional units’ planning documents, and creating synergy among national, provincial, and regency or city development planning, which in turn direct the targeted development in the society.
The public consultation forum, continued Fery Insani, is a form of participatory planning to gather various constructive inputs and aspirations for regional development programs from stakeholders. "Let us make this forum a momentum to increase synergy and cooperation and create the same perception and goals by collaborating, coordinating, and synergizing all stakeholders so that Bangka Belitung will be better than in previous years," said Fery Insani.
The speakers presenting in the forum were the Head of Bank Indonesia Representative of Kepulauan Bangka Belitung Province, Faturachman; the Head of Statistics Indonesia (BPS) of Kepulauan Bangka Belitung Province, Toto Haryanto Silitonga; and representatives from the Ministry of Home Affairs. The forum, which was held in a hybrid manner, was moderated by the Head of the Economic and Natural Resources Division of Bappeda Kepulauan Bangka Belitung Province,, Andy Yusfany. The opening ceremony was followed by a discussion attended by representatives from the regional working units in the Kepulauan Bangka Belitung Provincial Government, regency and municipal governments, and stakeholders in the Kepulauan Bangka Belitung Province.
