Pangkalpinang, Selama dua hari, dari tanggal 17-18 Maret 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Trilateral Meeting Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Trilateral Meeting dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang ada di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pandemi Covid-19 membuat kapasitas fiskal menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah, di pusatpun mengalami hal yang sama.
"Misalnya dana transfer dari pusat yang kita terima mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, begitu juga dengan pendapatan asli daerah, sedangkan masih banyak prioritas pembangunan yang harus kita selesaikan, " kata Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat membuka Trilateral Meeting melalui video meeting, Rabu (17/03).
Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi kunci dalam menyelesaikan prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Joko Triadhi, pada saat trilateral meeting, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu disepakati prioritas pembangunan mana yang akan diselesaikan dan dimana pelaksanaannya.
"Prioritas pembangunan ini perlu diselesaikan, sinergi dengan Kabupaten/Kota menjadi penting, nanti pada saat pembahasan diidentifikasikan prioritas mana yang dipilih dan Kabupaten/Kota memberikan dukungan terhadap prioritas tersebut,'' kata Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Terkait Dana Bantuan keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota, Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, walaupun kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi terbatas, Pemprov tidak menutup kesempatan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dana bantuan.
"Kami juga merasakan beratnya fiskal di Kabupaten/Kota, kami tidak menutup Kabupaten/Kota untuk mengusulkan Daba, jadi pada saat Trilateral Meeting ini kita mulai cermati usulannya, mana yang paling relevan untuk mendukung prioritas kita di 2022, yang kemudian akan disampaikan untuk dibahas dalam rapat TAPD," kata Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
