Pangkalpinang – Bertempat di ruang rapat Pasir Padi, Wakil Gubernur Abdul Fatah membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri, yang diinisiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (24/03).
Wagub Abdul Fatah menjelaskan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri merupakan lembaga hasil transformasi yang dulunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. BSKDN bertugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
"Berbagai materi akan disampaikan oleh para narasumber dari tataran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, mudah-mudahan kita dapat cermat dan kemudian kita diimplementasikan di tataran kita pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Abdul Fatah.
Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk meminta informasi dan saran serta menginformasikan berbagai hal penting dan juga langkah-langkah penting yang perlu dilakukan.
Pada rapat koordinasi ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan, perbaikan serta saran atas kebijakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk menuju kesejahteraan umum.
"Semoga dengan sinergitas ini, ke depan kita dapat mempercepat apa yang dicita-citakan presiden kita untuk selalu bangga melayani bangsa, tumbuh dalam pikiran dan tingkah laku kita," kata Eko Prasetyanto.
Pada kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Soleh mengatakan pelaksanaan kelitbangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai sejak dibentuknya UPT Pusat Data, Penelitian dan Pengembangan (Pusdalitbang) di tahun 2015 yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada tahun 2017, Pusdalitbang menjadi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bawah Bappeda, yang kemudian diikuti juga oleh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meletakkan tugas pokok dan fungsi kelitbangan dalam Bappeda kabupaten/kota.
"Saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pemerintah kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam memperkuat fungsi kelitbangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kami memohon arahan dan dukungan dari BSKDN Kemendagri agar kinerja kelitbangan dan inovasi daerah kami semakin baik di masa yang akan datang," kata M. Soleh.
Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan narasumber dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri.
DG Abdul Fatah Opens Central and Regional Gov’t Relations Meeting
Pangkalpinang – Located in the Pasir Padi meeting room, Deputy Governor Abdul Fatah opened the Coordination Meeting for the Development of Central and Regional Relations in the Government Domestic Policy Strategy, which was initiated by the Domestic Policy Strategy Agency (BSKDN ) of the Ministry of Home Affairs (MoHA), Thursday (24/03) ).
DG Abdul Fatah explained that the Domestic Policy Strategy Agency is a transformed institution that was formerly the Research and Development Agency of MoHA. BSKDN is in charge of formulation, compilation, and recommendation provision of government domestic policy.
"Various materials will be presented by resource persons from the Domestic Policy Strategy Agency, hopefully, we can pay attention to, and then we will implement them in our platform in provincial and regency/municipal governments in Kepulauan Bangka Belitung Province," said Abdul Fatah.
The Head of BSKDN of MoHA, Eko Prasetyanto, said that a coordination meeting was held to ask for information and suggestions as well as inform various important matters and measures that need to be taken.
In the coordination meeting, it was expected that various inputs, improvements, and suggestions on the past, current, and future policies can be obtained in order to achieve the common goals set out in the 4th paragraph of the Preamble to 1945 Constitution, namely ‘toward general welfare’.
"Hopefully with this synergy, in the future, we can accelerate what our president aspires [for us –ed] to always be proud to serve the nation, grow in our thoughts and conducts," said Eko Prasetyanto.
On the same occasion, First Assistant for Governance and People's Welfare of the Regional Secretariat of Kepulauan Bangka Belitung Province, M. Soleh said that the implementation of research and development (R&D) in Kepulauan Bangka Belitung Province has begun since the establishment of the Technical Unit for Data, Research and Development Center (Pusdalitbang) in 2015, whose main tasks and functions are attached to the Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung Province.
In 2017, Pusdalitbang became the Research and Development Division under Bappeda, which was then followed by regencies/municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province by placing the main tasks and functions of R&D within the Bappeda of regency/municipality.
"I would like to address my appreciation to all regional apparatus, both at the Provincial Government of Kepulauan Bangka Belitung and regency/municipality governments, who have contributed to strengthening the R&D functions in Kepulauan Bangka Belitung Province. Furthermore, we ask for direction and support from the BSKDN of MoHA so that R&D and innovation performances in our region will be better in the future," said M. Soleh.
The coordination meeting was then followed by a discussion with the resource persons from the BSKDN of MoHA.
