Pangkalpinang, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah membuka Focus Group Discussion (FGD) Verifikasi Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
FGD dilaksanakan dalam rangka penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat. Selain FGD, Tim Penilai Pusat akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi inovasi dan program unggulan daerah.
Tim Penilai Pusat dari Kementerian PPN/Bappenas, Sri Bagus Guritno mengatakan, PPD diselenggarakan guna memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan implementasi terhadap pembangunan di daerah.
Menurutnya, dalam dua hari Tim Penilai akan melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi mendalam terhadap proses pelaksanaan pembangunan di daerah.
"Yang akan dinilai terkait proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019, pencapaian sasaran pembangunan daerah dan inovasi pembangunan yang dikembangkan, ini akan kita verifikasi kepada pemangku kepentingan diluar Bappeda," kata Sri Bagus Guritno, di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (11/03).
Sebelumnya, pada saat membuka FGD, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan, proses penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.
"Mulai dari pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan Rancangan Awal RKPD, pelaksanaan Musrenbang sampai dengan penetapan," kata Abdul Fatah saat membuka FGD.
Menurutnya, kedatangan Tim Penilai Pusat dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD di tahun yang akan datang.
"Saya rasa dengan hadirnya Tim Penilai, kita akan menjadi paham dan lebih memahami kelebihan dan kekurangan kita, semoga dengan bekal ini, dapat menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan kita di masa yang akan datang," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kep. Babel Fery Insani mengatakan, Indikator ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2018, turun menjadi 4,77 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,30 persen, angka ini jauh dibawah capaian nasional sebesar 9,66 persen.
Di tahun 2018, garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nomor 1 tertinggi se-Indonesia, sebesar Rp. 664.120 rupiah, jauh diatas rata-rata nasional Rp. 410.670 rupiah.
Untuk gini rasio, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat pertama terendah se-Indonesia pada tahun 2018, sebesar 0,272 persen, turun dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,276 persen dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,384 persen. Namun yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi yang baru mencapai 4,45% di tahun 2018.
Terkait inovasi, menurut Fery Insani, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencetuskan beberapa inovasi, seperti Berkah Mart, Jumantik Plus dan Kampung KB Cikar.
"Kami juga menelurkan inovasi yang dapat menjadi benchmarking bagi daerah lain, seperti Berkah Mart, program ini sangat membantu ekonomi masyarakat desa, selain itu juga ada Jumantik Plus dan Kampung KB Cikar," pungkasnya.
Selain dihadiri Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kep. Babel, FGD Verifikasi Proses Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, dihadiri Wakil Ketua DPRD Toni Purnama, Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
