Pangkalpinang, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel), Yan Megawandi membuka Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Kegiatan FKP dilaksanakan di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (06/02), guna menyerap masukan dan saran dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang telah disusun.
"Konsep yang akan kita sepakati merupakan usul saran dari hasil pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Bangka Belitung atau bersifat partisipatif, selain itu termasuk juga perencanaan yang sifatnya top down, atau merupakan arahan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini kita menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden didalam Nawacita yang harus kita laksanakan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Yan Megawandi
Yan Megawandi mengatakan, Rancangan Awal RKPD 2019 mengambil tema Mempercepat Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.
"Ada lima prioritas yang ada di RKPD 2019, pertama Pengembangan Pembangunan Agropolitan, kedua Pengembangan Pariwisata, Ketiga Peningkatan Ekonomi Masyarakat, keempat Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan dan kelima Pembangunan Demokrasi," lanjutnya
Untuk sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dikejar pada tahun 2019 yaitu Pertumbuhan PDRB sebesar 5,25 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,05, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 76,00, Indeks Reformasi Birokrasi 67,00, Indeks Williamson 0,236, Indeks Gini 0,24 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,32.
"Ini adalah optimisme kita dalam mencanangkan sasaran RPJMD, salah satunya 0,24 untuk Indeks Gini, apabila kita bisa mewujudkan ini, kita membuat sejarah baru, menjadi provinsi dengan Indeks Gini yang terendah paling tidak selama satu dekade, sampai saat ini kita masih memegang rekor dengan angka Gini terendah di Indonesia. Indeks Gini menggambarkan bagaimana sebenarnya, kondisi sebaran kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kekayaan yang ada di daerah kita," tambah Yan Megawandi.
Terkait nilai IDI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 menduduki peringkat kedua dibawah Provinsi D.I. Yogyakarta.
"Tahun 2018 dan 2019, menjadi tantangan bagi provinsi kita untuk mempertahankan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI ) provinsi kita. Kita akan mengujinya dengan tiga pilkada di tahun 2018," katanya.
Pada kegiatan FKP, Badan Pusat Statistik Prov. Kep. Babel dan Bank Indonesia Perwakilan Prov. Kep. Babel, ikut memberikan pemaparan dengan moderator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bappeda Kep. Babel) Fery Insani. Hadir juga Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kep. Babel serta para pemangku kepentingan yang mewakili masyarakat Kep. Bangka Belitung.
