Empat Prioritas Pembangunan Utama Bangka Belitung Tahun 2024

  

Pangkalpinang – Pembangunan ekonomi menjadi salah satu dari empat prioritas pembangunan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disamping pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan demokrasi. Empat prioritas pembangunan utama tersebut dijelaskan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu di hadapan peserta  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Senin (17/04/2023). Dalam pembukaan acara tersebut,  Pj. Gubernur Suganda juga menyampaikan bahwa empat prioritas pembangunan utama ini akan didukung oleh pembangunan wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan.

"Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini mengusung tema ‘Penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusia dan stabilitas demokrasi’”, kata Pj. Gubernur Suganda di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan tema pembangunan tersebut, menurut Pj. Gubernur Suganda, sudah mempertimbangkan beberapa capaian indikator makro, dinamika internal dan eksternal, isu-isu strategis, sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, serta masukan dari stakeholder dalam Forum Konsultasi Publik.

Pj. Gubernur Suganda juga menyampaikan tantangan-tantangan pembangunan di tahun 2024 yang harus dihadapi, seperti dimulainya tahapan transformasi sektor dari ekonomi berbasis komoditas timah ke sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata. Khusus transformasi sektor pertanian akan lebih ditekankan pada agro bisnis dan intensifikasi pengolahan. Selain itu, perlu dilaksanakannya kebijakan strategis yang terkait dengan pembangunan manusia, antara lain perlunya peningkatan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jaminan kesehatan masyarakat guna peningkatan umur harapan hidup, serta pengeluaran perkapita per tahun.

"Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan dan pembangunan demokrasi, perlu dilakukan hal-hal yang mampu memperkuat implementasi refromasi birokrasi di daerah, serta meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia menuju Pilkada Serentak 2024," ujar Pj. Gubernur Suganda.

Pada kesempatan yang sama, hadir sebagai narasumber diskusi, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas RI, Vivi Yulaswati; Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Kemendagri, Zanariyah; dan Guru Besar Universitas Indonesia, Kemas Ridwan Kurniawan, dengan moderator Widyaiswara Ahli Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi.

 @bappedababel 


Four Main Development Priorities of Bangka Belitung in 2024

Pangkalpinang – Economic development is one of the four main development priorities of the Kepulauan Bangka Belitung Province in 2024, in addition to environmental development, human resource development, and democracy development. The four main development priorities were explained by the Acting (Pj.) Governor of Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu in front of the participants of the Development Planning Deliberation of the 2024 Regional Development Work Plan (RKPD) of Kepulauan Bangka Belitung Province, on Monday, April 17, 2023. In the opening of the event, Pj. Governor Suganda also said that the four main development priorities would be supported by spatial development, equal distribution of community income, and government administration development.

"The 2024 Regional Government Work Plan document carries the theme 'Strengthening a sustainable economy through human resource development and democratic stability,", said Pj. Governor Suganda in the Pasir Padi room of Kepulauan Bangka Belitung Governor's Office. The determination of the development theme, according to Pj. Governor Suganda, has considered several achievements in macro indicators, internal and external dynamics, strategic issues, synchronization of the 2024 Government Work Plan (RKP), the Regional Development Plan (RPD) of Kepulauan Bangka Belitung Province Year 2023-2026, and inputs from stakeholders in the Public Consultation Forum.

Pj. Governor Suganda also conveyed the development challenges in 2024 that must be faced, such as the start of the sector transformation stage from a tin commodity-based economy to the marine and fisheries, agriculture, and tourism sectors. In particular, the transformation of the agricultural sector will be more focused on agro-business and processing intensification. In addition, it is necessary to implement strategic policies related to human development, including increasing the average number of years of schooling, expected years of schooling, public health insurance to increase life expectancy, and per capita expenditure per year.

"With regard to governance and democracy development, it is necessary to conduct matters that can strengthen the implementation of bureaucratic reform in the regions, as well as increase the Indonesian Democracy Index towards the 2024 Simultaneous Local Elections," said Pj. Governor Suganda.

On the same occasion, the speakers presented were the Deputy for Maritime Affairs and Natural Resources of the National Development Planning Agency, Vivi Yulaswati; Ministerial Expert Staff for Apparatus and Public Services, Ministry of Home Affairs, Zanariyah; and Professor of the University of Indonesia, Kemas Ridwan Kurniawan. Yan Megawandi, a Trainer Specialist of Kepulauan Bangka Belitung Province, moderated the discussion.

Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Translator: 
Adi MishaDi
Editor: 
Rusni Budiati
Sumber: 
Bappeda Prov. Kep. Babel