Pangkal Pinang – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 secara hibrid, pada hari Kamis (17/07/2025). Kegiatan ini merupakan forum pembinaan strategis dalam memastikan keterpaduan dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Yoppy Yuniaga dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengatakan bahwa fasilitasi merupakan langkah penting dalam menghindari potensi pembatalan produk hukum daerah serta memastikan bahwa substansi RKPD 2026 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Ia menambahkan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD dan harus mencerminkan konsistensi indikator utama, baik secara substansi maupun data.
Pemerintah pusat juga mendorong agar seluruh usulan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor dapat diselaraskan dengan prioritas nasional dan program prioritas di RKP 2026. Fasilitasi juga dilakukan melalui telaah dokumen di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta evaluasi sinkronisasi indikator, sasaran, dan program pembangunan yang diusulkan.
“Fasilitasi ini bukan hanya administratif, tapi juga menjadi ruang diskusi interaktif antara pusat dan daerah untuk memastikan outcome program benar-benar memberi dampak,” tegas Yoppy Yuniaga.
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fitriansyah, menyampaikan bahwa tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah “Penguatan Inovasi Menuju Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah secara Berkelanjutan.” Tema ini dijabarkan ke dalam 3 prioritas pembangunan utama yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya dan berbudaya; memperkuat sistem pemerintahan yang responsivf, andal dan terpecaya; dan meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.
“RKPD 2026 kami rumuskan dengan mempertimbangkan arah nasional serta tantangan daerah. Fokus kami adalah transformasi ekonomi, perbaikan SDM, dan penguatan kelembagaan pemerintahan,” jelas Fitriansyah.
Selain itu, terdapat 6 isu strategis pembangunan yang menjadi landasan kebijakan, yaitu kualitas hidup dan daya saing SDM, pengentasan kemiskinan, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas, pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan biru, penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah, serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
MoHA Coaches Bangka Belitung Governor Regulation Draft on RKPD 2026
Pangkal Pinang – The Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia conducted a hybrid coaching for the Governor Regulation Draft on the 2026 Regional Government Work Plan (RKPD) for the Kepulauan Bangka Belitung Province on Thursday (July 17, 2025). This activity served as a strategic development forum to ensure the integration of regional planning documents with national development policy directions.
Yoppy Yuniaga from MoHA stated that the coaching was a crucial step in avoiding the potential revocation of regional legal products and ensuring that the substance of the 2026 RKPD aligns with the 2025–2029 Provincial Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the 2026 National Government Work Plan (RKP). He added that the 2026 RKPD is the first year of the RPJMD's implementation and must reflect consistency in key indicators, both in substance and data.
The national government is also encouraging all proposed cross-sectoral development activities to be aligned with national priorities and priority programs in the 2026 Regional Government Work Plan (RKP). This coaching also went through document reviews in the Regional Government Information System (SIPD), as well as evaluations of the synchronization of indicators, targets, and proposed development programs.
"This coaching is not only administrative, but also provides a space for interactive discussions between the national and regional governments to ensure that program outcomes truly have impacts," emphasized Yoppy Yuniaga.
The Acting Head of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of the Kepulauan Bangka Belitung Province, Fitriansyah, stated that the regional development theme for 2026 is "Strengthening Innovation Towards Sustainable Downstreaming of Leading Regional Sectors." This theme is broken down into three main development priorities: improving the quality of human resources, empowering them, and cultivating a cultured workforce; strengthening a responsive, reliable, and trustworthy government system; and sustainably increasing economic competitiveness.
"We formulated the 2026 Regional Work Plan by considering the national direction and regional challenges. Our focus is on economic transformation, human resource development, and strengthening government institutions," explained Fitriansyah.
Furthermore, six strategic development issues serve as the basis for the policy: quality of life and human resource competitiveness, poverty alleviation, transformation towards good governance and quality public services, sustainable economic development based on the green and blue economy, provision of quality regional infrastructure to enhance regional competitiveness, and sustainability of natural resources and the environment.
